Logo

Pamsimas Rp7 Miliar di Sampang Tuai Sorotan DPRD, Pembangunan Dinilai Tak Tepat Sasaran

Lima Lokasi Berada di Desa Krisis Air
Reporter:,Editor:

Rabu, 18 November 2026 12:24 UTC

Pamsimas Rp7 Miliar di Sampang Tuai Sorotan DPRD, Pembangunan Dinilai Tak Tepat Sasaran

Proyek Pamsimas di Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Foto: Zainal Abidin/Jatimnet

JATIMNET.COM, Sampang – Penentuan lokasi pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menuai kritik. Pasalnya, lima dari 14 titik pembangunan program yang didanai APBN 2026 itu berada di desa yang masuk kategori rawan kekeringan dan krisis air bersih.

Ketua Komisi III DPRD Sampang, Baihaki Munir, menilai pemerintah perlu mengevaluasi penentuan lokasi proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan fasilitas penyediaan air bersih semestinya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan sumber air di setiap wilayah.

Ia menyebut, sejumlah lokasi pembangunan Pamsimas justru berada di desa yang telah masuk kategori kering kritis dan kering langka terbatas. Padahal, pemerintah daerah telah menetapkan wilayah tersebut dalam status tanggap darurat bencana kekeringan.

"Proyek pembangunan Pamsimas tahun ini lokasinya tidak tepat sasaran karena berada di desa yang statusnya krisis air bersih," kata Baihaki Munir, Rabu, 18 November 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun, lima lokasi pembangunan Pamsimas yang berada di wilayah rawan kekeringan meliputi Desa Patarongan di Kecamatan Torjun. Empat lokasi lainnya berada di Kecamatan Omben, yakni Desa Kebun Sareh, Madulang, Karang Gayam, dan Tambak.

Pemerintah Kabupaten Sampang sebelumnya telah menetapkan status wilayah rawan kekeringan melalui Keputusan Bupati Sampang Nomor 100.3.3.2/179/KEP/434.013/2026 tertanggal 29 Mei 2026.

Baihaki menyayangkan apabila penentuan lokasi proyek tidak melalui kajian mendalam mengenai kondisi geografis serta potensi sumber air di masing-masing desa. Sebab, pembangunan fasilitas air bersih harus mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama warga yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan air.

Apalagi, setiap titik pembangunan tandon air bersih tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta.

"Kegiatan Pamsimas justru terkesan dipaksakan tanpa melihat kondisi maupun kriteria kelayakan wilayah, termasuk ketersediaan sumber air. Bisa kita lihat, desa-desa yang dibangun Pamsimas tahun ini sudah dua tahun terakhir berstatus sebagai desa krisis kekeringan," ungkapnya.

Menurut Baihaki, program Pamsimas memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pedesaan. Namun, pemerintah harus memastikan setiap lokasi pembangunan memenuhi kriteria kelayakan agar anggaran negara yang dialokasikan memberikan manfaat secara optimal.

Komisi III DPRD Sampang berencana memanggil sejumlah pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai penentuan lokasi dan pelaksanaan proyek tersebut. DPRD juga akan melakukan inspeksi langsung ke beberapa titik pembangunan guna memastikan kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah pengawasan itu sekaligus untuk memastikan proyek Pamsimas tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni menyediakan akses air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kita tunggu nanti untuk sama-sama mengawal proyek APBN di Sampang," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sebagai informasi, pembangunan Pamsimas Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sampang mencakup 14 titik yang tersebar di lima kecamatan. Total pagu anggarannya mencapai Rp7 miliar dengan alokasi Rp500 juta untuk setiap lokasi.

Program tersebut bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pelaksana proyek memiliki waktu pengerjaan selama 120 hari, mulai 20 Agustus hingga 18 Desember 2026.