JATIMNET.COM, Surabaya – Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berhak memilih dalam Pemilu 2019. Hal itu telah diatur dalam sejumlah regulasi di Indonesia. Sebab, ODGJ bukan hanya soal hilang akal seperti yang kebanyakan orang awam pikirkan.

Gangguan jiwa merupakan penyakit yang bisa disembuhkan. Stres berat, depresi, perilaku seks menyimpang, juga termasuk dalam gangguan kesehatan jiwa yang bisa diobati.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia DKI Jakarta dr Nova Riyanti Yusuf Sp.KJ menjelaskan, penyakit gangguan jiwa terbagi menjadi dua, yakni gangguan neurotik dan gangguan psikotik.

Penderita gangguan jiwa psikotik telah kehilangan rasa kenyataan, dan tidak bisa membedakan antara realita dan halusinasinya. Gangguan jiwa ini bisa menimbulkan waham, halusinasi, dan kekacauan perilaku.

BACA JUGAJaminan Kesehatan 70 Persen Warga Madura Tercover

Contoh gangguan jiwa psikotik seperti skizofrenia, demensia, gangguan waham dan gangguan suasana hati yang berubah-ubah.

Sementara, gangguan jiwa neurotik seperti depresi, stres, penyimpangan perilaku seksual, bipolar, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan lainnya yang penderitanya tidak bermasalah dengan perbedaan halusinasi dan kenyataannya.

Gangguan jiwa neurotik maupun psikotik, juga memiliki kategori dari ringan hingga berat, yang memengaruhi kondisi fisik dan psikis penderitanya.

Namun, jika penyakit kesehatan jiwa ditangani dengan baik, dapat disembuhkan sehingga membuat penderitanya bisa kembali menjalani fungsi kesehariannya, atau bahkan memiliki pekerjaan.

BACA JUGASoal Pemilih Gangguan Jiwa, Ini Kata KPU Surabaya

Pasien gangguan jiwa yang sudah mendapatkan penanganan dari psikiater, akan diberikan penilaian dari dokter, bahwa ODGJ tersebut dalam kondisi yang baik, dan bahkan bisa menjalani rawat jalan.

Riyanti mengatakan, pasien gangguan jiwa disebut dalam kondisi yang stabil apabila dia bisa menjalani fungsi kesehariannya, seperti merawat diri secara mandiri, tahu waktu untuk makan, mengerti harus minum obat, dan sebagainya.

Pada saat kondisi inilah, ODGJ dikatakan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

Sedangkan, untuk ODGJ yang berada dalam kondisi akut, Riyanti mempercayai bahwa dengan sendirinya dia tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Pada saat hari pemungutan suara tidak akan menggunakan hak pilihnya, dikarenakan kondisinya yang tidak stabil.

BACA JUGADampak MSG terhadap Kesehatan Anak

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, menyebutkan dasar-dasar regulasi yang mengatur tentang ketentuan pemenuhan hak pilih bagi ODGJ.

Antara lain Undang-Undang Pemilu, UUD 45, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan yang terbaru Surat Edaran KPU RI Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Pendaftaran Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental. (ant)