JATIMNET.COM, Mojokerto – Kota Mojokerto ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025. 

Menyambut agenda berskala nasional tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Mojokerto Ganesh P. Krisnawan menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

Dalam arahannya, Suharyanto meminta seluruh kepala daerah, termasuk Wali Kota Mojokerto, memberikan dukungan penuh demi kelancaran acara sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.

Sebagai wujud dukungan, BNPB melalui Deputi Logistik dan Peralatan Andi Eviana menyerahkan tambahan sarana operasional untuk BPBD Kota Mojokerto. 

Bantuan tersebut berupa satu unit mobil operasional, satu unit mobil Pusdalops, dan dua unit motor trail yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kota.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas penunjukan Kota Mojokerto sebagai salah satu tuan rumah kegiatan nasional ini. 

BACA: Mojokerto Tuan Rumah Bulan PRB 2025, Momentum Besar untuk Kota Tangguh Bencana

"Kami siap mendukung sepenuhnya kegiatan PRB, sekaligus menjadikannya momentum untuk memperkenalkan potensi UMKM dan sektor bisnis di Kota Mojokerto kepada masyarakat luas," ujarnya, Rabu, 24 September 2025.

Hal senada disampaikan Kalaksa BPBD Kota Mojokerto Ganesh P. Krisnawan yang menilai perhatian pemerintah pusat menjadi dorongan besar bagi daerah.

“Kami berterima kasih kepada Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur dan Kepala BNPB melalui Deputi Logistik dan Peralatan yang telah banyak membantu, khususnya dalam penambahan peralatan kebencanaan dan kendaraan operasional. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk menunjang pelayanan kami kepada masyarakat Kota Mojokerto,” katanya.

Kegiatan Bulan PRB 2025 di Mojokerto nantinya tidak hanya fokus pada edukasi dan mitigasi bencana, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.