Senin, 16 November 2026 14:00 UTC

Kota Mojokerto berhasil menurunkan angka stunting tertinggi se-Jatim berdasarkan hasil penilaian Kemendagri. Foto: Pemkot Mojokerto.
JATIMNET.COM, Mojokerto – Kota Mojokerto meraih nilai tertinggi dalam penilaian kinerja percepatan penurunan stunting se-Jawa Timur tahun 2026
Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kota Mojokerto memperoleh nilai 97,57, mengungguli Kota Kediri dengan 96,90 dan Kota Madiun yang memperoleh 95,87.
Hasil penilaian tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor 400.5/8859/SJ tertanggal 10 November 2026.
Dari dua komponen penilaian, Kota Mojokerto memperoleh nilai 37,59 untuk aspek Pelaksanaan Aksi Konvergensi. Sementara Capaian Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif mencapai 59,98.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan stunting.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan.
Keterlibatan perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat diperlukan agar intervensi berjalan menyeluruh.
“Penanganan stunting harus kita lakukan secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah, kader, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Mojokerto menerapkan pencegahan stunting dari hulu hingga hilir. Upaya dari hulu menyasar calon pengantin dan remaja putri melalui edukasi kesehatan, pendampingan, serta pemenuhan gizi sebelum kehamilan.
Sementara intervensi dari hilir menyasar ibu hamil, ibu menyusui, bayi, hingga balita. Programnya meliputi pemantauan tumbuh kembang anak dan penanganan balita yang mengalami masalah gizi.
Salah satu inovasi yang mendukung program tersebut adalah Canting Gulo Mojo. Inovasi ini melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan untuk memperkuat penanganan stunting secara terpadu.
Meski meraih nilai tertinggi dalam penilaian kinerja, upaya penanganan stunting di Kota Mojokerto masih perlu dilanjutkan. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) hingga akhir Oktober 2026, tercatat 44 balita mengalami stunting atau sekitar 0,78 persen.
Ning Ita menegaskan, percepatan penurunan stunting bukan sekadar memenuhi target dan indikator kinerja pemerintah. Upaya tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.
“Keberhasilan penanganan stunting harus berorientasi pada peningkatan kualitas tumbuh kembang anak sebagai fondasi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di Kota Mojokerto,” tegasnya.
