JATIMNET.COM, Surabaya – Sekitar 100 warga Perum Nirwana Asri, Krian, Sidoarjo, berunjuk rasa menolak lokasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang rencananya didirikan di depan pintu masuk perumahan, Rabu 4 September 2019.

Sekretaris RW 5, Perum Nirwana Asri, Krian, Arif Rahman mengatakan warga menyampaikan penolakan lantaran khawatir dampaknya pada masyarakat.

“Harapannya pemerintah meninjau ulang karena sangat dekat dengan pemukiman warga,” ungkap Arif Rahman kepada Jatimnet.com, Rabu 4 September 2019.

Sebelumnya, warga menuntut untuk mengubah lokasi TPS dengan mengirimkan surat penolakan lokasi kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo, dengan tembusan berbagai instansi terkait seperti kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bupati Sidoarjo.

BACA JUGA: Polresta Sidoarjo Dalami Pasokan Ganja Seberat 12 Kilogram

“Kami sudah kirim surat sejak Senin kemarin, hingga hari ini (Rabu) belum ada jawaban,” tambahya.

Arif menyebut, selama ini warga RW 05 belum pernah memberikan persetujuan atas rencana pembangunan TPST tersebut. “Perwakilan warga 05 mengikuti rapat pertama kali perihal pemberitahuan rencana pembangunan TPST di kelurahan, pada 26 Juni silam. Saat itu perwakilan warga belum memberikan persetujuan karena rencana pembangunan mesti dirundingkan dengan pengurus RW 05 dan pengurus RT di lingkungan tersebut,” jelasnya.

Secara rinci, Arif menjelaskan pada 15 Juli, pihak RW 05 mengadakan pertemuan dengan mengundang pihak kelurahan, pengurus RT, dan perwakilan warga. Pada saat itu pihak kelurahan tidak menunjukkan denah maupun detil rencana pembangunan TPST. 

“Saat itu dihasilkan keputusan, jika pihak kelurahan tidak akan membangun TPST sebelum mendapat persetujuan warga,” tambahnya.

BACA JUGA: Bandara Juanda Naikkan Tarif Parkir Mulai 1 September

Tetapi pembangunan TPST sudah mulai dilakukan sejak 21 Agustus meski belum mendapat persetujuan dari warga.

Warga juga telah melayangkan surat keberatan ke pihak DPRD Sidoarjo pada 30 Agustus lalu, dengan melampirkan kronologis seputar rencana pembangunan. Selain itu, disertakan pula lampiran tandatangan penolakan dari sekitar 300 warga setempat.