JATIMNET.COM, Jakarta – Kementerian Perhubungan akan menjadikan lima pelabuhan bebas korupsi. Kelima pelabuhan ini diharapkan memiliki tata kelola yang baik (good governance) dan terbebas dari praktik-praktik korupsi.

“Kami ada suatu contoh yang baik, Tanjung Priok sudah menjadi daerah bebas korupsi dan mereka telah memberikan apresiasi. Kami juga ingin bukan Priok saja, ada lima lagi yang juga pelabuhan bebas korupsi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di sela Rapat Kooridnasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, Senin 8 April 2019.

Budi menyebutkan lima pelabuhan itu, di antaranya Tanjung Perak, Surabaya (Jawa Timur), Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), Pelabuhan Belawan, Medan (Sumatera Utara), Pelabuhan Ambon (Maluku) dan Sorong (Papua).

BACA JUGA: Terminal Gas Alam Akan Dibangun di Pelabuhan Tanjung Perak 

Dia menjelaskan pelabuhan bebas korupsi tersebut didorong untuk meningkatkan pelayanan dan menarik investasi dari pihak swasta dalam negeri maupun asing.

Selain dari kualitas, Budi juga mendorong dari segi peningkatan kuantitas, yakni harus mencapai volume yang ditargetkan dan melayani dengan cepat.

“Sebagai contoh volume, kalau Priok 7,5 juta TEU’s jadi sembilan juta, Tanjung Perak dari tiga juta TEU's, bisa didorong naik 20 persen. Kenaikan ekspor, membuktikan kinerja semuanya bekerja dengan baik, mereka melakukan tingkat level of service yang maksimal,” katanya.

BACA JUGA: Pelayaran Langsung di Tanjung Perak Diusulkan Diperbanyak

Dia menambahkan pelabuhan bebas korupsi itu akan dijadikan proyek percontohan hingga tahun depan.

“Jika menjadikan pelabuhan bebas korupsi, maka pelayaran bisa ditingkatkan, kami yakin  jika kelima pelabuhan ini bisa memberikan kinerja yang baik dan melayani, Insya Allah investasi akan berkembang,” katanya. (ant)