Ini Proses Penghitungan Suara di Pemilu 2019

Dyah Ayu Pitaloka

Senin, 15 April 2019 - 13:37

JATIMNET.COM, Surabaya – Jumlah perolehan suara menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu dalam Pemilu 2019.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan PKPU nomor 9 Tahun 2019, tentang Perubahan atas PKPU nomor 3 Tahun 2019, diketahui bagaimana proses penghitungan suara dilakukan.

Penghitungan suara akan dimulai setelah Ketua KPPS mengumumkan, jika pelaksanaan pemungutan suara selesai, dan rapat penghitungan suara dimulai.

Proses penghitungan ini berlangsung tanpa jeda, maksimal hingga pukul 12:00, keesokan harinya.

BACA JUGA: Kotak Suara Terkena Air Hujan Masih Bisa Digunakan

Proses penghitungan dimulai dengan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang akan membuka kotak, mengeluarkan surat, menghitung, serta mencocokkan hasilnya dengan data pemilih.

Proses dilakukan dengan transparan, dan diumumkan dengan suara jelas, kepada semua petugas dan siapapun yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Setelah itu, anggota KPPS kedua, akan membuka surat satu persatu, dan memberikannya kepada Ketua KPPS.

Ketua akan memeriksa tanda coblos, menunjukkan kepada petugas dan semua yang ada di TPS, serta menyampaikan dengan suara jelas, apakah surat tersebut sah atau tidak.

BACA JUGA: KPU Sebut Surat Suara yang Diduga Tercoblos Tidak Dihitung

Penghitungan suara dimulai secara berurutan, mulai dari surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara milik anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Setiap suara yang diperoleh, ditulis dalam bentuk garis tegak. Setiap lima suara, akan berupa empat garis tegak dan satu garis diagonal, memotong empat garis suara.

Untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, hitungan suara sah dan tidak sah, dilakukan pada calon anggota yang tercoblos, dan partai politiknya. Sehingga, pada parpol yang tidak memiiliki calon, maka suara sah akan dihitung milik parpolnya.

Kemudian, hasil hitung ditulis dengan angka dan huruf, sesuai dengan perolehan masing-masing pasangan calon, partai politik, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

BACA JUGA: ODGJ Dapat Prioritas Mencoblos di Tangerang

Suara tidak sah, serta jumlah gabungan dengan suara sah, juga ditulis untuk dicocokkan dengan data TPS, dan dilaporkan.

Selanjutnya, semua formulir berisi hasil hitung suara dibungkus dalam amplop bersegel, dan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara.

Rincian dokumen yang harus dimasukkan ke dalam amplop dan kotak suara antara lain, surat suara sah, tidak sah, tidak digunakan, dan yang rusak atau keliru dicoblos.

Kotak suara yang terkunci, dan bersegel, berikutnya akan digunakan untuk bahan rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

BACA JUGA: Usai Coblosan, WNI di Kamboja Nikmati Pesta Rakyat

Nantinya, seluruh formulir hasil hitung tingkat kecamatan, yang akan dikumpulkan dan dihitung di KPU Kabupaten/Kota, akan dilaporkan dalam formulir berita acara, dan dikirim ke KPU melalui Situng, dalam bentuk hasil pindai, untuk diumumkan di laman KPU.

Selain itu, formulir salinan hasil penghitungan suara juga akan diumumkan di sekitar TPS,  atau tempat yang bisa dijangkau publik, di kantor desa atau kelurahan, selama tujuh hari, sejak hasil penghitungan suara diketahui.

Baca Juga

loading...