JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tujuh pejabat di Jawa Timur untuk diperiksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketujuh pejabat negara ini diperiksa di salah satu ruangan Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya. Pemeriksaan oleh KPK dilakukan selama lima hari kedepan kepada 37 pejabat di Jatim.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, KPK meminjam Ruang Brawijaya untuk keperluan proses pemeriksaan.

BACA JUGA: KPK Periksa LHKPN 37 Penyelenggara Negara di Jatim

"Ya, betul. Di Ruang Brawijaya. KPK hanya pinjam tempat untuk memudahkan proses pemeriksaan," ujar Aries, Senin 8 Juli 2019.

Jadwal pemeriksaan yang dilakukan KPK mulai Senin 8 Juli 2019 sampai Jumat 12 Juli 2019. Di hari pertama, tampak Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni hadir.

Selain Ipong, mereka yang dipanggil KPK hari ini antara lain Bupati Lumajang Thoriqul Haq Bupati, Sekda Ponorogo Agus Pramono, Sekda Sumenep Edy Rasiyadi, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Sumenep Eri Susanto, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik, dan Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo Tutut Erliena.

BACA JUGA:  Kemenkumham Jatim Gandeng KPK untuk Percepat Penyelesaian Laporan LHKPN

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada 37 pejabat yang akan diperiksa harta kekayaan dan asal usul kekayaan tersebut.

Pengecekan langsung yang dilakukan bertujuan untuk upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal.

"Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh PN (penyelenggara negara)," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin 8 Juli 2019, seperti dikutip Suara.com