JATIMNET.COM, Surabaya – Tarif tiket pesawat maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC) dipastikan turun per 1 Juli 2019. Kepastian itu disampaikan pemerintah setelah memberikan tenggat waktu kepada maskapai untuk menurunkan harga tiket.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono membenarkan tenggat waktu yang diberikan pemerintah harus segera dilaporkan pihak airline (perusahaan penerbangan).

Selanjutnya penurunan harga akan diumumkan pemerintah setelah melalui Rapat Koordinator di Kantor Kemenko Perekonomian.

BACA JUGA: Dirut Garuda Tak Hadir Rakor Bahas Tiket Pesawat

“Betul (tenggat waktunya 1 Juli). Sebenarnya rakor lanjutan tiket angkutan udara seharusnya Jumat (28 Juni) kemarin,” kata Susiwijono, seperti dikutip Suara.com, Minggu 30 Juni 2019.

Dia menambahkan, pertemuan yang dijadwalkan Jumat pekan lalu batal lantaran Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) harus menjalani tugas ke luar kota. Susiwijono menjelaskan, rapat koordinasi tarif angkutan pesawat bakal dilaksanakan besok (1 Juli 2019) sore.

Adapun, yang akan hadir dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan, perwakilan Menteri BUMN, pemangku kepentingan penerbangan mulai dari maskapai hingga operator bandara.

“Kami sudah kirimkan undangan penundaan pelaksanaan Senin pagi, namun Senin pagi beberapa Menteri ada acara dengan bapak Presiden, sehingga kami undur Senin sore,” imbuhnya.

BACA JUGA: Pemudik Jalur Udara Tergerus Tiket Mahal

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan waktu hingga 1 Juli 2019 kepada maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC) untuk menurunkan harga tiket pesawatnya.

Menko Darmin mengklaim sudah ada laporan maskapai yang menurunkan harga tiket. Pihaknya akan memberikan sanksi bila maskapai melanggar batas waktu tersebut.

“Mereka harus hitung-hitungan, dan kita memberikan waktu sampai akhir minggu ini, paling lambat 1 juli,” ujar Menko Darmin.

Darmin menuturkan, langkah tersebut dilakukan karena harga tiket pesawat saat ini masih mahal dan memberatkan masyarakat.