JATIMNET.COM, Blitar – Sejumlah anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar menerima hak penting mereka, Rabu, 23 Juli 2025.

Hak yang diterima dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 ini berlangsung penuh haru dan makna di aula utama LPKA Blitar. Hak yang diterima itu meliputi remisi atau pengurangan masa pidana bagi 7 anak yang langsung bebas.

Kemudian, ijazah SMA kepada 18 anak, ijazah SMP kepada 11 anak, serta Surat Keterangan Lulus (SKL) tingkat SD kepada 9 anak. Selain itu, 13 anak menerima KTP dan 12 anak lainnya mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA).

BACA: Hari Anak Nasional, PLN Nusantara Power Ajak Guru dan Anak PAUD Belajar Padamkan Api

Hak-hak tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jatim Kadiyono

Tidak ketinggalan, jajaran Forkopimda Blitar, pejabat struktural, dan pegawai LPKA Blitar turut hadir dalam acara serah terima tersebut.

Dalam sambutannya, Kadiyono menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab negara tanpa terkecuali. Hal ini termasuk bagi anak-anak yang tengah menjalani masa pembinaan.

"Negara hadir untuk semua, termasuk anak-anak di LPKA. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, identitas, dan pengakuan hukum yang sama," katanya.

BACA: Hari Anak Nasional, Ratusan Anak TK di Kota Mojokerto Ikuti Wisata Sejarah dan Budaya

Kadiyono juga menyampaikan harapannya agar momentum HAN tahun ini dapat menjadi titik awal perubahan positif bagi para anak binaan.

"Semoga momentum Hari Anak Nasional ini menjadi awal baru bagi anak-anak binaan untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, berprestasi, dan siap kembali ke masyarakat sebagai generasi penerus bangsa," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Emil Dardak turut mengapresiasi langkah nyata LPKA Blitar bersama Kanwil Ditjenpas dalam memenuhi hak anak binaan.

"Saya mengapresiasi inisiatif dan komitmen LPKA serta jajaran Ditjenpas yang terus menghadirkan negara di tengah anak-anak kita. Ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari upaya memastikan mereka tetap memiliki masa depan, harapan, dan hak yang setara," ujar Emil.