JATIMNET.COM, Gresik – DPRD Gresik mendorong Dinas Sosial Gresik dan BPJS Kesehatan Cabang Gresik untuk mencapai target 95 persen masyarakat bisa tercover jaminan kesehatan pada tahun 2023.

Sebab tahun ini (2022) Pemerintah Kabupaten Gresik sendiri menerima tambahan kuota kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebanyak 85 ribu penerima.

Ketua DPRD Gresik, Moch Abdul Qodir saat menyebut, 350 ribu warga Gresik hingga hari ini belum tercover sistem JKN, baik secara mandiri maupun melalui bantuan iuran dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Menurutnya, pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, sementara sarana prasarana kesehatan dan infrastruktur kesehatan belum cukup memadahi, khususnya tenaga medis.

Baca Juga: 3.042 Non ASN di Pemkab Mojokerto Ikut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa

"Upaya percepatan cakupan kesehatan semesta atau UHC bagi seluruh warga Kabupaten Gresik yang harus tercapai tercapai di tahun 2024. Sehingga membutuhkan konsentrasi penuh dari OPD malekukan pendataan warga miskin yang belum tercover JKN,” kata Ketua DPRD Gresik, Senin 6 Juni 2022.

Menurutnya, sesuai peraturannya segala jaminan kesehatan yang ada harus terkoneksi atau terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional atau JKN, Komisi IV yang membidangi Kesehatan harus konsentrasi.

Dikatakan Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Muhammad, untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, warga Gresik harus tercover layanan asuransi atau jaminan kesehatan (JKN-KIS).

Pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat, pada tahun 2021 tercatat baru 76 persen warga Gresik yang tercover, nah, sekarang (2022) sudah mencapai 84 persen warga Gresik yang sudah tercover JKN.

Baca Juga: Dorong Kurikulum Jaminan Sosial di Pendidikan Menengah dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi Gelar Webinar

Lajut Muhamad, ada peningkatan jumlah masyarakat yang tercover JKN, maka peluang Pemkab Gresik mempercepat capaian UHC semakin lebar, karena ada tambahan kuota peserta JKN sebanyak 85 ribu orang.

“Sementara untuk target di tahun 2023, adalah 95 persen masyarakat Gresik sudah tercover jaminan kesehatan,” tambah legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gresik itu.

Jumanto, anggota Komisi IV lainnya yang turut mendampingi menambahkan, upaya DPRD mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik dan Dinas Sosial untuk segera menyerap kuota 85 ribu. 

Menurutnya, selain menghemat anggaran, langkah itu akan mempercepat terwujudnya program Kartu Gresik Sehat (KGS) sebagai peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Gresik.

Baca Juga: Pemkot Probolinggo akan Daftarkan 6 Ribu Pelaku Usaha ke BPJS Ketenagakerjaan

"Kalau kuota itu terserap semua, dan bisa mencapai 95 persen masyarakat tercover JKN, bisa menghemat APBD Gresik Rp46 miliar untuk biasa kesehatan,” tukas Jumanto.

Sebagai catatan, Kabupaten Gresik telah mendukung kebijakan jaminan kesehatan dengan program Kartu Gresik Sehat (KGS) yang merupakan bentuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tapi pada kenyataannya, program KGS belum direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai bagian dari program unggulan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Seharusnya realisasi KGS dapat dilakukan pada tahun 2023 yamg bersumber pada anggaran APBD Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan cakupam sasaran masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Gresik. (Inforial)