JATIMNET.COM, Surabaya – Bupati Malang non aktif Rendra Kresna divonis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dengan enam tahun penjara. Rendra menjadi terdakwa usai terlibat dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Rendra diduga mencapai Rp 7,5 miliar.

Amar putusan itu dibacakan di ruang Candra, Pengadilan Tipikor Surabaya oleh Hakim Ketua Agus Hamzah. Dalam amar putusannya, hakim menilai terdakwa melanggar pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, juga ada beberapa pertimbangan yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi, serta mencoreng nama baik legislatif. Hal yang meringankan terdakwa dengan mengakui perbuatannya dan sebelumnya belum pernah dihukum.

BACA JUGA: Rendra Kresna Dituntut Delapan Tahun Penjara

“Dengan ini terdakwa atas nama Rendra Kresna divonis enam tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan,” ucap Hakim Ketua, Agus Hamzah, Kamis 9 Mei 2019.

Selain itu terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 4,075 miliar dengan jangka waktu selama satu bulan. Jika tidak dapat membayar hingga satu bulan maka harta bendanya akan disita sesuai dengan jumlah uang pengganti.

“Jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” lanjut Agus Hamzah.

BACA JUGA: Pengusaha Malang Dicegah ke LN Berkaitan Kasus RK

Putusan hakim ini lebih rendah jika dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK yang menuntut delapan tahun penjara. Meskipun begitu terdakwa dan JPU memilih pikir-pikir dengan putusan tersebut.

Selepas sidang, Rendra tidak banyak berkomentar terkait vonis yang dijatuhkan. Dirinya memilih pikir-pikir dengan memeriksa salinan putusan hakim.

“Masih ada tujuh hari untuk pikir-pikir, jadi masih dipelajari lagi putusannya,” kata mantan politisi dari Partai Nasional Demokrat itu, sambil berjalan menuju ruang tahanan Pengadilan Tipikor.

TENANG. Rendra Kresna (tengah) terlihat santai setelah pembacaan vonis atas kasus yang membelitnya di Pengadilan Tipikor, Kamis 9 Mei 2019. Foto: M.Khaesar Glewo.

Kasus ini bermula terdakwa, Ali Murtopo sebagai tim sukses Rendra dalam pemilihan Bupati Malang. Ali Murtopo mendapat penjelasan dari Rendra jika pembayaran kampanyenya yang dipinjam, akan dikembalikan dalam bentuk proyek.

Terdakwa bersama para pengusaha yang tergabung dalam tim sukses, lantas melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu, para pengusaha sepakat menyumbangkan dana dengan jumlah yang bervariasi.

Setelah tercapai kesepakatan, terkumpul dana senilai Rp 11 miliar dari pengusaha Iwan Kurniawan (Direktur PT Anugrah Citra Abadi) dan Rp 20 miliar dari patungan para pengusaha lain. Pada Oktober 2010, Rendra dilantik menjadi Bupati Malang.

BACA JUGA: Penyuap Rendra Kresna Divonis Tiga Tahun

Setelah dilantik, Bupati Rendra menepati janjinya, dengan mengumpulkan Kabag Lelang dan kepala dinas lainnya. Dia memerintahkan agar proyek lelang di-setting, sehingga dapat dimenangkan tim suksesnya.

Tim menyiapkan hacker untuk memenangkan proyek perusahaan milik timses Rendra. Sistem itu untuk memenangkan proyek dari Dinas Pendidikan, setelah terdakwa melakukan pertemuan dengan kepala dinas di Pemkab Malang.

Atas pengerjaan proyek itu, terdakwa memberikan komitmen fee sebesar 7,5 persen, yang berhasil dikumpulkannya dari pembayaran empat proyek di lingkungan Pemkab Malang. Total dana yang diberikan pada Bupati Rendra melalui Ali Murtopo sebesar Rp 3,026 miliar.

Bupati Malang Non Aktif Divonis Enam Tahun Penjara

Berita Populer

Baca Juga