JATIMNET.COM, Probolinggo – Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Azzam Fikri membenarkan adanya keteledoran yang dilakukan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 3 Kecamatan Kedupok.

Menurut Azzam dari laporan anggotanya di lapangan, petugas KPPS setempat diduga lalai saat memberikan surat suara yang harusnya lima lembar, justru memberikan enam surat suara atau ganda untuk surat suara presiden.

“Kelalaian itu terjadi, karena surat suara presiden tipis. Jadinya petugas tidak sengaja memberikan surat suara presiden ada dua ke pemilih,” terang Azzam kepada Jatimnet melalui sambungan selulernya, Rabu 17 April 2019.

Namun demikian, dijelaskan Azzam kelalaian tersebut akhirnya ditemukan petugas, saat surat suara hendak dimasukkan ke kotak suara oleh pemilih.

BACA JUGA: Warganet Pertanyakan Proses Pemungutan Suara di TPS 03 Probolinggo

Petugas pun lantas mengambil tindakan, dengan memasukkan satu surat suara presiden tercoblos dalam kategori rusak.

Sementara anggapan pemungutan surat suara baru bisa dimulai, jika seluruh surat suara selesai ditandatangani petugas KPPS, Azzam menyebut hal itu hanya dibesar-besarkan saja.

Menurut Azzam berdasarkan fakta di lapangan, dan laporan anggotanya pemungutan surat suara telah dimulai sejak memasuki waktu pemungutan suara.

Namun demikian, sejumlah pemilih harus bersabar, lantaran saat proses jalannya pemungutan suara dilakukan, penandatangan surat suara oleh petugas KPPS sambil lalu dilakukan.

BACA JUGA: Warga Pesisir Probolinggo Gelar Lomba TPS Unik

“Intinya kejadian yang ada, sepertinya dibumbui karena faktanya tidak demikian dari laporan petugas saya di lapangan. Proses pemungutan tetap berjalan, sambil petugas KPPS menandatangi surat suara,” pungkasnya.

Akan tetapi atas kejadian tersebut, Bawaslu meminta para anggotanya agar terus berkoordinasi dengan petugas KPPS. Sampai sejauh ini, Azzam mengaku masih belum menerima adanya laporan serupa dari TPS lainnya yang ada di Kota Probolinggo.

Sebagai informasi di TPS 03, RT/RW 03/01, Kelurahan Kedopok ada sekitar 239 DPT. Disusul dengan empat daftar pemilih khusus. Dari jumlah itu, 244 menggunakan hak pilihnya.