Logo

RAPBD 2027 Kota Mojokerto Disepakati, Tunggu Evaluasi Pemprov

Reporter:,Editor:

Minggu, 22 November 2026 07:00 UTC

RAPBD 2027 Kota Mojokerto Disepakati, Tunggu Evaluasi Pemprov

Wali Kota Kota Mojokerto Ika Puspitasari menandatangani berita acara Rancangan APBD 2027 dalam rapat paripurna pengambilan keputusan di DPRD Kota Mojokerto, Minggu, 22 November 2026. Foto : Pemkot Mojokerto

JATIMNET.COM, Mojokerto – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2027 disepakati DPRD bersama pemerintah kota. Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut akan dievaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum ditetapkan.

Persetujuan bersama itu ditandai dengan penandatanganan berita acara dalam rapat paripurna pengambilan keputusan di DPRD Kota Mojokerto, Minggu, 22 November 2026.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ning Ita, sapaan Ika Puspitasari, mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan masukan serta saran selama proses pembahasan. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Saya percaya semua ini adalah bagian dari upaya kita di dalam bersinergi untuk menuju kebaikan, khususnya bagi kepentingan seluruh warga Kota Mojokerto," tuturnya.

Setelah disepakati bersama, Rancangan APBD 2027 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung paling lama 15 hari kerja.

Evaluasi menjadi tahapan sebelum rancangan anggaran ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ning Ita berharap proses evaluasi berjalan lancar sehingga APBD 2027 dapat segera menjadi landasan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik di Kota Mojokerto.

"Dengan disepakatinya Rancangan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2027, saya berharap adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.