Bawaslu Gresik Sebut Tiga TPS Rawan SARA

JATIMNET.COM, Gresik – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik menyebut ada tiga TPS di wilayah itu yang berpotensi terjadi konflik berlatar suku, ras, dan antar golongan (SARA).

Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Gresik, Syafik Jamhari mengatakan, tiga TPS yang berpotensi konflik horizontal berlatar SARA itu ada di dua kecamatan, yakni dua TPS di Kecamatan Dukun dan satu TPS di Kecamatan Driyorejo.

“Dalam temuan kami, terdapat praktik menghina maupun menghasut di antara pemilih," katanya, Selasa 16 April 2019.

Sebelumnya, Bawaslu Gresik telah melakukan pemetaan TPS rawan menjadi beberapa indikator pertama. Yakni TPS yang memiliki Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) jumlahnya sebanyak 479 TPS dan menyebar di seluruh Gresik.

BACA JUGA: Bawaslu Jatim Benarkan Ada Temuan Politik Uang di Daerah

Angka itu, kata dia, paling besar berada di Kecamatan Kebomas dengan jumlah sebanyak 112 TPS, kemudian Kecamatan Gresik sebanyak 63 TPS.

Indikator lain, TPS yang memiliki Daftar Pemilih Khusus, dan hanya ada di dua kecamatan, meliputi Kecamatan Kebomas sebanyak 63 TPS dan Kecamatan Manyar sebanyak 45 TPS.

Kemudian Bawaslu juga mengidentifikasi TPS rawan berdasarkan lokasi, atau yang berdekatan dengan area pendatang dari luar daerah, di antaranya pondok pesantren, kampus, dan rumah sakit.

BACA JUGA: Bawaslu Surabaya Bentuk Tim Saber Politik Uang

Ia menyebut, di Kecamatan Gresik terdapat 33 TPS, Kecamatan Menganti tujuh TPS, Kecamatan Manyar tiga TPS.

Namun dari angka itu dua kecamatan yang paling besar berdekatan dengan pondok pesantren, antara lain Kecamatan Sangkapura 84 TPS dan Kecamatan Dukun 51 TPS.

Begitu juga dengan TPS yang didirikan di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu, yakni terdapat 31 TPS di Kecamatan Gresik kemudian menyusul Kecamatan Driyorejo 7 TPS.

“Karena posko pemenangan biasanya berkumpul banyak relawan tim masing-masing pendukung, sehingga masuk dalam kategori antisipasi rawan," tuturnya.

BACA JUGA: Tangkap Pelaku Politik Uang, Bawaslu Ponorogo Sita Rp66 Juta 

Untuk mengantisipasinya, Bawaslu akan mengawasi secara lebih ketat di daerah yang dimaksud dalam indikator TPS rawan, dan meminta pengawas desa dan kecamatan supaya lebih ketat lagi dalam mengawasi.

“Kami mohon untuk pengawas yang di lapangan agar lebih mengoptimalkan lagi fungsi pengawasan,” katanya.

Sebelumnya, untuk pengamanan secara umum Kepolisian Resor Kabupaten Gresik mengerahkan sebanyak 8.168 personel gabungan untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.

Total personel itu adalah gabungan dari anggota Polres Gresik sebanyak 660 orang, Kodim 0817/Gresik sejumlah 200 orang, dan anggota Perlindungan Masyarakat Pemkab Gresik sebanyak 7.308 orang. (ant)