JATIMNET.COM, Mojokerto - Dua dari 18 kelurahan di Kota Mojokerto dinyatakan berhasil mencapai status zero stunting sejak akhir 2024. Dua kelurahan itu adalah Meri, Kecamatan Magersari dan Purwotengah, Kecamatan Kranggan.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyatakan bahwa status zero stunting yang dicapai dua kelurahan tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah kota (pemkot) dalam mempercepat penurunan dan pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Ning Ita, panggilan akrab Ika Puspitasari, menyampaikan capaian itu dalam agenda penilaian kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang digelar secara daring oleh Tim Provinsi Jawa Timur.

BACA: Kabupaten Kediri dan Lumajang jadi Fokus Penanganan Stunting di Jatim

Di Kota Mojokerto, acara tersebut digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, balai kota, Rabu 11 Juni 2025.

"Dari 18 Kelurahan prevalensi stunting paling tinggi ada di Kelurahan Kedundung dengan presentase sebesar 2,1 persen dari total data stunting. Tapi, jumlah penduduknya paling besar dibandingkan 17 kelurahan lainnya,” jelasnya.

“Sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Kauman dengan persentase sebesar 1,02 persen," lanjut Ning Ita.

Ia menjelaskan, bahwa tren penurunan stunting di Kota Mojokerto dalam lima tahun terakhir cukup signifikan.

BACA: Tekan Stunting, Unusa dan Unicef Dampingi 87 Puskesmas di Tiga Kabupaten Ini

Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), angka prevalensi stunting menurun dari 7,7 persen pada 2020 menjadi hanya 1,5 persen di tahun 2024. Bahkan, hingga April 2025, angkanya terus menyusut menjadi 1,4 persen.

"Data ini menjadi valid karena ada aplikasi Gayatri yang memuat hasil posyandu baik balita, remaja maupun lansia, dan yang terakhir kita integrasikan dengan data pasien yang terintegrasi dengan puskesmas dan rumah sakit. Serta didukung oleh lebih dari 1600 kader motivator, di mana setiap kader mengawasi 20-30 rumah, sehingga tahu persis bagaimana kondisi pada masing-masing lingkungan,” terangnya.

BACA: Turunkan Stunting, PLN Nusantara Power Beri Makan Bergizi bagi Siswa SD di Probolinggo

Pemkot Mojokerto juga menjalankan analisis situasi secara komprehensif. Mulai dari pemetaan lima kelompok sasaran utama, evaluasi kendala program tahun sebelumnya, hingga penyesuaian program di tahun berjalan.

Seluruh 18 kelurahan ditetapkan sebagai lokus Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS). Komitmen tidak hanya diwujudkan lewat strategi, tapi juga melalui anggaran dan pelibatan lintas sektor.

“Pada 2022, tercatat 10 OPD (organisasi perangkat daerah) yang terlibat dalam penanganan stunting. Jumlah ini meningkat menjadi 19 OPD pada tahun 2025, yang bersama-sama mengampu 179 sub kegiatan dalam program percepatan penurunan stunting,” jelas Ning Ita.

BACA: Percepat Turunkan Stunting, PKDI Manyar Gresik Gelar Bimtek Edukasi Parenting

Tak hanya itu, berbagai inovasi juga terus dikembangkan untuk mempercepat penanganan. Di antaranya adalah Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Anak Stunting), Canting Gula Mojo (Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto).

Selain itu, Berkate Pak Miang (Bersama Kader Asman Toga dan Akupresure Peduli Asi Eksklusif Demi Cegah Stunting), Pasupati (Peduli Stunting dan Pertumbuhan Balita Terintegrasi), Gemulai (Gerakan Pemantauan Ibu Hamil dan Bayi).

Kemudian, Jarik Linting (Jaringan Kelompok Peduli Balita Stunting), dan Gentala (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama).

2022, Seluruh Aset Pemkot Surabaya Ditargetkan Tersertifikasi

Berita Populer

Baca Juga