Logo

Warga Terdampak TPA Sekoto Kediri Tolak Kompensasi Beras, Tuntut Rp5 Juta per KK

Reporter:,Editor:

Selasa, 17 November 2026 22:55 UTC

Warga Terdampak TPA Sekoto Kediri Tolak Kompensasi Beras, Tuntut Rp5 Juta per KK

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, diwawancarai oleh media tepat setelah keluar dari ruang Bapemperda. Selasa, 17 November 2026. Foto: Queen/Jatimnet

JATIMNET.COM, Kediri – Warga yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, Kabupaten Kediri, belum menerima usulan kenaikan kompensasi dampak lingkungan berupa beras. Mereka menilai tambahan kompensasi dari 15 kilogram menjadi 30 kilogram per kepala keluarga (KK) per tahun masih belum sebanding dengan dampak yang dirasakan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri, Selasa, 17 November 2026, warga tetap menyampaikan tuntutan kompensasi sebesar Rp5 juta per KK.

RDP tersebut berlangsung di Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Gedung DPRD Kabupaten Kediri.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri Totok Minto Leksono mengatakan, DLH telah menunjukkan itikad baik dengan mengusulkan kenaikan kompensasi menjadi 30 kilogram beras per KK. Usulan tersebut telah masuk dalam Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nilai mencapai Rp983 juta.

"Ketika mengajukan usulan itu ada dasarnya, dari pemerintahan desa. Tidak ngawur," kata Totok.

Menurut Totok, pemerintah menghitung anggaran tersebut berdasarkan usulan kepala desa untuk 2.283 KK. Selanjutnya, usulan itu akan dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 yang dijadwalkan berlangsung sekitar dua pekan mendatang.

Totok berjanji mengawal pembahasan anggaran tersebut di Badan Anggaran DPRD agar usulan kenaikan kompensasi dapat disetujui dan tidak mengalami pemangkasan.

Jika mendapat persetujuan, kompensasi 30 kilogram beras per KK itu direncanakan berlaku selama periode 2027–2028. Seluruh desa terdampak akan menerima kompensasi sesuai data jumlah KK yang telah diusulkan.

Sementara itu, pemerintah desa bersama DLH akan mengatur teknis penyaluran bantuan. DPRD, kata Totok, berperan memfasilitasi pembahasan kebijakan tersebut.

Totok menjelaskan, tuntutan kompensasi uang sebesar Rp5 juta per KK baru disampaikan warga saat RDP. Tuntutan itu tidak tercantum dalam surat permohonan yang sebelumnya mereka kirimkan kepada DPRD.

Dalam surat tersebut, warga menyampaikan dua persoalan utama. Pertama, mereka menilai tata kelola TPA Sekoto belum berjalan maksimal meskipun pengelolaan sampah mulai dilakukan. Kedua, warga meminta penyesuaian kompensasi atas dampak negatif keberadaan TPA yang selama ini hanya berupa 15 kilogram beras per KK setiap tahun.

DPRD, lanjut Totok, menampung aspirasi warga mengenai kompensasi tunai untuk dibahas lebih lanjut. Namun, pemberian kompensasi dalam bentuk uang membutuhkan proses dan dasar hukum yang jelas.

Pemerintah perlu melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial melalui pihak ketiga yang kredibel, seperti Universitas Airlangga (Unair), Universitas Gadjah Mada (UGM), atau Universitas Brawijaya (UB). Proses kajian tersebut diperkirakan membutuhkan waktu cukup panjang, bahkan bisa berlangsung hingga bertahun-tahun.

Hasil kajian nantinya dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mekanisme pemberian kompensasi kepada warga terdampak.

"Tanpa Perbup, Dinas Lingkungan tidak berani," ujarnya.

Meski demikian, warga belum puas dengan hasil RDP tersebut. Sulton Rosyidin, warga Dusun Genuk Watu, Desa Sekoto, mengatakan pertemuan itu belum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Ia menyebut warga akan membahas langkah selanjutnya bersama masyarakat terdampak setelah mendengarkan hasil pertemuan dengan DPRD dan DLH.

Sulton hadir mewakili Aliansi Warga Genuk Watu yang beranggotakan sekitar 200 KK. Menurutnya, kompensasi beras yang selama ini diterima warga belum sebanding dengan dampak keberadaan TPA, termasuk jika jumlahnya dinaikkan untuk anggaran 2027–2028.

"Kami sebagai warga terdampak sudah sekitar 30 tahun hanya mendapat beras," kata Sulton.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait mempertimbangkan tuntutan warga agar memberikan kompensasi yang dinilai lebih layak bagi masyarakat yang selama ini tinggal di sekitar TPA Sekoto.