JATIMNET.COM, Mojokerto - Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti Rakornas secara daring di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis 18 Agustus 2022 pagi.

Rakornas bertajuk 'Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional' ini dipimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dari Jakarta. Turut hadir juga dalam kesempatan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Menteri dan Kepala Lembaga terkait, dan Gubernur beserta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengingat, bahwa Negara Indonesia saat ini mengahdapi situasi yang tidak mudah, saat ini dunia sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, mulai dari Pandemi Covid-19 yang belum pulih, munculnya suatu peperangan antar negara, dan munculnya krisis pangan dan energi, serta krisis keuangan.

"Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja dengan standart, tidak boleh bekerja rutinitas karena keadaan tidak normal. Para Menteri, Gubernur dan Walikota semua juga sama, tidak lagi sesuai rutinitas, tidak hanya melihat makronya saja, semua harua dilihat mulai mikro dan lebih detail lewat angka dan data-datanya," jelasnya.

Jokowi juga menginginkan, seluruh kepala daerah dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan kota betul-betul bisa berkerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dimasing-masing daerah dan pusat. Selain itu, ia juga meminta, agar kepala daerah mencari tahu harga barang yang mulai naik dan menyebabkan inflasi.

"Bisa cek daerah lain, pasokan mana yang melimpah, sehingga bisa disambungkan untuk saling memenuhi, karena kita adalah negara yang sangat besar. Jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mencontohkan, di wilayah Merauke, terdapat beras yang melimpah dengan harga yang murah, maka dari itu, daerah lain bisa mengambil beras di wilayah Merauke untuk memenuhi pasokan beras di daerahnya masing-masing.

"Jika terdapat kendala transportasi yang mahal, bisa menggunakan biaya tak terduga, karena biaya tak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi," ujarnya.

Jokowi juga mengatakan, bahwa untuk menyelesaikan inflasi, TPID harus mengerti dimana saja letak yang bermasalah, karena inflasi menjadi momok menakutkan bagi semua negara.

Selain itu, Presiden Jokowi menjelaskan, terdapat lima Provinsi yang inflasinya diatas lima persen yakni Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Riaun, dan Provinsi Aceh. "Tolong yang diatas lima persen lebih dilihat secara detail apa yang menyebabkan angka tinggi, sehingga terjadi inflasi yang cukup mengkhawatirkan," katanya.

Masih Jokowi, Ia juga bersyukur, pada minggu lalu, Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI). Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal swasembada beras.

"Ini harus dipertahankan karena tidak hanya swasembada beras saja tapi harus export beras dan ikut mengatasi kelangkaan pangan di berbagai negara, karena 60 negara rentan dan 345 jt orang di 82 negara diduga akan menderita kekurangan pangan akut," bebernya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa realisasi serapan APBD per Agustus 2022 sebesar Rp 472 Triliun Rupiah atau baru 39,3 persen.

"Padahal ini sangat penting untuk perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah agar cepat beredar untuk masyarakat dan didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," jelasnya.

Terpisah, di Grahadi, Gubernur Khofifah juga menyampaikan, bahwa bersamaan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi ini, Bank Indonesia (BI) juga meluncurkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Kepala Perwakilan BI Jatim, Budi Hanoto menyerahkan secara simbolis uang rupiah tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar parawansa dan disusul oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga mengatakan, ada filosofi yang kuat kenapa Token Of Appreciation bersamaan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi.

"Masih ada uang dengan nilai Rp. 1.000,- dan Rp 2.000,-, yang artinya seluruh kepala daerah dengan seluruh stakeholder terkait harus kerja keras mengendalikan inflasi, Jangan sampai nilai seribu menjadi turun," jelasnya.

Lebih lanjut, Khofifah juga menjelaskan, terkait inflasi volatile food ini sangat berpengaruh cukup signifikan, karena terkait dengan kebutuhan untuk rumah tangga, sehingga bagaiman semua sektor harus membangun suatu sistem pengendalian inflasi yang lebih komprehensif.

Khofifah juga berharap, adanya peluncuran uang baru ini, tentunya ada semangat baru yang harus bangun. “Ada update teknologi berupa digital security printing yang dilakukan oleh BI. Foto-fotonya juga para pahlawan. Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan itu menjadi pesan penting dari mata uang yang diterbitkan oleh BI ini,” pungkasnya. (Inforial)

Pemkot Probolinggo Janji Implementasikan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Kota Probolinggo Raih Penghargaan Tingkat Nasional dalam Rakornas SPBE

Bupati Mojokerto Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022