JATIMNET.COM, Surabaya - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan, Posko Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha pada 11 Mei - 31 Mei 2020 selama jam kerja, yaitu 08.00 WIB - 15.30 WIB, secara daring (online) melalui www.kemnaker.go.id.

"Posko pengaduan THR Tahun 2020 dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 11 Mei hingga 31 Mei 2020 selama jam kerja secara daring (online) melalui www.kemnaker.go.id," ujarnya, dalam temu pers secara virtual di Kantor Kemnaker, Jakarta, seperti dikutip suara.com, Selasa 12 Mei 2020.

Tak hanya di pusat, posko-posko pengaduan THR juga dibentuk di dinas-dinas tenaga kerja di setiap provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. Posko Pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah, agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan.

BACA JUGA: Gubernur Jatim Intruksikan Perusahaan Tetap Memberikan THR

Ida menambahkan, untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2020, Posko THR Keagamaan di daerah juga bertugas menerima pengaduan, memantau pelaksanaan pemberian THR keagamaan, memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Bahkan saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2020 di pusat, yang diikuti daerah agar pelaksanaan Surat Edaran (SE) THR dapat berjalan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

“Kita juga minta keterlibatan pemerintah daerah untuk mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan Pemerintah dan sangat penting untuk menjaga situasi kondusif dalam berbagai aspek yang timbul, akibat situasi darurat Covid-19,” katanya.

BACA JUGA: Dampak Covid-19, Sektor Retail dan Industri Pengolahan Kayu Paling Banyak Lakukan PHK

Menaker mengatakan, hari raya Idul Fitri 1441 H yang jatuh pada 24 Mei 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lantaran kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan kebijakan pemerintah.

Meski demikian, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian THR Keagamaan pada situasi darurat Covid-19 untuk kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran THR Keagamaan, yang dituangkan melalui SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19.

"Adanya Posko Pengaduan THR Tahun 2020 diharapkan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib, dan tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha," ujar Ida.

BACA JUGA: Tren Covid-19 Turun, PHK Beranjak Naik

Ia menegaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan j.o Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

“Saya ingatkan sekali lagi bahwa THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,“ katanya.

Ia menyatakan, pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pihak pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Memutus Mata Rantai Covid di Perusahaan, Kemnaker Kampanye GPS

Alasan Menaker Menetapkan Upah Minimum 2021 Tak Naik

Pandemi Covid-19, Menaker Buka Posko Pengaduan THR

UMP Naik 8,03 Persen, Buruh: Itu Intervensi Pemerintah