JATIMNET.COM, Surabaya - Sejak awal pandemi Covid-19, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya berperang melawan virus baru ini. Namun, juga berjuang menghadang resesi ekonomi. Berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan untuk menghadang masalah ekonomi ini.

Jauh hari sebelum resesi ramai diperbincangkan, Wali Kota Risma ternyata sudah membuat program kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu Kota Surabaya harus menghadapi resesi ekonomi.

Beberapa program kedaulatan pangan tersebut dilakukan dengan cara menanam makanan pendamping beras, seperti ketela pohon, ketela rambat, tales, sukun, pisang dan berbagai tanaman pangan lainnya.

Saat itu, jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya langsung gencar melakukan penanaman tanaman pangan. Bahkan, mereka melakukan penanaman semacam ini di lahan-lahan kosong milik Pemkot Surabaya, termasuk di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang luasnya sekitar 7,6 hektar ada di beberapa titik di Kota Pahlawan.

Lahan seluas 7,6 hektar bekas tanah kas desa (BTKD) Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Rabu 23 September 2020.

LAHAN. Lahan seluas 7,6 hektar bekas tanah kas desa (BTKD) Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Rabu 23 September 2020.

Dengan berjalannya waktu, tanaman pangan itu akhirnya sudah bisa dinikmati oleh warga Kota Surabaya. Wali Kota Risma pun mulai melakukan panen raya. Salah satunya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk yang mulai dipanen pada Rabu 23 September 2020. Hasil panen berupa Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon serta Lele itu dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu di Surabaya.

“Jadi, kalau nanti daya beli rendah dan turun, dan ternyata kita bisa menanam sendiri, maka pasti bebannya lebih ringan, makanya ini kita tanam di 24 lokasi supaya banyak. Memang kalau daya beli turun ada yang bisa beli, tapi juga ada yang tidak mampu beli, sehingga bagi yang tidak mampu beli bisa diberikan panen ini. Dengan begitu, semoga tidak ada yang kekurangan makanan di Surabaya,” kata Wali Kota Risma.

Selain gencar mengembangkan program kedaulatan pangan. Wali Kota Risma juga mengaku sengaja menyetop Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 3 di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan supaya roda perekonomian Surabaya tetap positif meski di tengah pandemi.

Dengan cara itu, maka para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dia menilai, jika PSBB itu diteruskan, bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

BACA JUGA: Lahan BTKD Jeruk Panen Ketela Rambat Madu

“Misalkan saya punya perusahaan produksi sepatu, begitu ini ditutup karena PSBB, tentu dia mengalami penurunan. Nah, begitu dia turun, minimal kita bisa tahan, tidak sampai jatuh, bahkan kalau bisa harus diangkat lagi, makanya dengan tidak diperpanjang, mereka bisa bergerak lagi dan berkembang lagi,” kata dia.

Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur membuat kebijakan untuk tidak memperpanjang PSBB tahap 3 itu. Sebab, jika saat itu terlambat sedikit saja, maka bukan tidak mungkin perekonomian Surabaya hingga akhir tahun akan terpuruk.

"Bagaimana tidak? Jika modal sudah dipakai makan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana dia (pelaku usaha) bisa bangkit lagi, kecuali kalau dia dapat insentif, tunjangan atau bantuan. Makanya kemarin aku beranikan tidak perpanjang PSBB, kesehatan kita pantau benar-benar, tapi yang untuk usaha boleh bergerak dan perekonomian terus berjalan," ujarnya.

Di samping itu, Wali Kota Risma juga menggandeng berbagai stakeholder, terutama distributor untuk bersama-sama menyelamatkan kota dari kondisi resesi. Kepada para distributor itu, Wali Kota Risma meminta supaya stok ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari tetap aman hingga akhir tahun.

BACA JUGA: Lahan BTKD Jeruk Akan Jadi Pusat Agrowisata

“Para distributor saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan ke depan. Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah, terutama soal kebutuhan pokok, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik,” kata dia.

Wali Kota Risma juga sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar selalu rutin melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawannya. Bahkan, ia juga meminta untuk selalu melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran.

“Saya sudah meminta kepada staf yang memantau perekonomian untuk selalu cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik di luar HET (harga eceran tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," tegasnya.

Bahkan, Wali Kota Risma juga menginstruksikan kepada para camat dan lurah se-Kota Surabaya untuk memperketat pengawasan izin tempat usaha di Kota Surabaya. Terutama bagi pelaku usaha yang berasal dari luar kota yang tidak memiliki izin. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun, sehingga hal itu juga berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.

BACA JUGA: Halaman Balai Kota Surabaya Hasilkan Panen Padi 21 Kilo

“Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan bersama. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang terjual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan, jangan sampai disebur dari luar. Makanya, kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati warga Surabaya,” tegas dia.

Terlepas dari semua itu, Wali Kota Risma mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi perekonomian di Kota Surabaya, menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2020, perkembangan ekonomi di Kota Surabaya masih terbilang positif. Menurutnya, hal itu harus dijaga semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ia juga berharap warga Surabaya tidak terlalu panik dengan isu resesi yang ramai diperbincangkan. Sebab, Surabaya sudah punya pengalaman pada tahun 1998 dan 2008, ekonomi Surabaya mampu bertahan dan positif ketika resesi itu terjadi. Apalagi, sekitar 92 persen usaha di Surabaya itu tergolong ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak terpengaruh dengan perekonomian global.

"Pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan nasional. Kenapa begitu? Karena 92 persen usaha di Surabaya itu ekonomi menengah, jadi dia tidak terpengaruh kepada perekonomian global. Tapi kalau dia jatuh blek, jatuh beneran itu. Makanya dia harus ditahan, diberikan ruang untuk dia bisa gerak, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," pungkasnya. (ADV/Inforial)

Saiful Ilah, Kepala Daerah ke-14 di Jatim Yang Tertangkap KPK

Berita Populer

Baca Juga