Senin, 20 Mei 2019 - 16:51
JATIMNET.COM, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo merespons kritikan terhadap sembilan orang panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK 2019-2023 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, Jumat 17 Mei 2019.
"Dari KPK yang penting begini, nanti kan ada pengumuman mengenai jadwal, SOP bagaimana mereka melakukan pemilihan calon pimpinan KPK. Jadi, kalau menurut saya diawasi aja," kata Agus di gedung KPK, Senin 20 Mei 2019.
Menurutnya, rakyat Indonesia termasuk KPK ikut mengawasi setiap tahapan yang dilakukan secara transparan sehingga publik tahu setiap saat. “Misalnya tes diikuti berapa orang, kemudian kriterianya lulus apa, kalau begitu kan baik," ucap Agus.
BACA JUGA: Agus Rahardjo Berharap Pansel Pimpinan KPK Bekerja Transparan
Ia mengharapkan agar Warga Negara Indonesia yang mempunyai kompetensi dan integritas dapat mendaftar menjadi calon pimpinan KPK.
"Jadi, sampai nanti terakhir 'fit and proper test' dulu kan juga terbuka jadi kita awasi aja,” ujarnya.
Agus berharap, warga Indonesia yang punya kompetensi yang integritasnya bagus menyumbangkan diri menjadi komisioner KPK. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menolak komposisi pansel calon pimpinan KPK tersebut.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Tetapkan Sembilan Orang Menjadi Pansel Pimpinan KPK
"Koalisi menolak komposisi pansel capim KPK yang ada sekarang karena adanya catatan serius terhadap beberapa nama pansel," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.
YLBHI merupakan salah satu organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menilai, komposisi Pansel Capim KPK saat ini tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK.
"Sehingga akan memengaruhi kualitas capim KPK yang akan dipilih kemudian," ujar Isnur, menambahkan.
BACA JUGA: Tersangka Haris Hasanuddin Ajukan Diri jadi Justice Collaborator
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan orang sebagai panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK 2019-2023.
Penetapan susunan pansel pimpinan KPK tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Mei 2019.(ant)
