Pansel Cari Calon Pimpinan KPK yang Out of The Box

JATIMNET.COM, Jakarta - Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 resmi dibuka mulai Senin 17 Juni 2019 hingga 4 Juli 2019 mendatang.

"Hari ini adalah hari pertama pendaftaran kami buka, berkas pendaftaran sudah dapat ditemukan di laman Sekretariat Negara dan di tautan laman lembaga lain," kata anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK 2019-2023 Harkristuti Harkrisnowo di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.

Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan sembilan orang pansel capim KPK. Pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Tetapkan Sembilan Orang Menjadi Pansel Pimpinan KPK

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi, sapaan Joko Widodo pada 17 Mei 2019.

"Awalnya adalah seleksi administrasi, seluruh dokumen harus ada, termasuk prasyarat 15 tahun berpengalaman di bidang hukum, ekonomi, dan perbankan. Bila lolos, akan berlanjut ke seleksi tahap kedua," tambah Harkristuti.

Pada tahap kedua, akan ada tes baik berbentuk pilihan berganda maupun penulisan makalah dan profile assesment oleh lembaga independen.

BACA JUGA: KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Sepanjang Lebaran

"Lembaga ini adalah lembaga yang bagus untuk meneliti profil baru selanjutnya mereka yang lulus akan mengikuti tes wawancara, didahului tes kesehatan," ungkap Harkristuti.

Tes kesehatan tersebut dilakukan agar capim KPK benar-benar sehat sehingga tidak akan menggangu proses pemberantasan korupsi.

"Kami mengharapkan bantuan dari media dan masyarakat. Dan seleksi ini terbuka bagi siapa saja. Kami siapkan alamat email (pos elektronik) untuk pengaduan dan kami terbuka akan setiap masukan," tambah Harkristusi.

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah warga negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.

BACA JUGA: Lebaran Usai, KPK Ingatkan Pejabat Negara Lapor Gratifikasi

Selain itu, calon berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada pemilihan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik.

Calon yang mendaftar juga diisyaratkan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK.

Selain itu, tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK, dan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA: Empat Kali Mangkir, Menteri ESDM Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Pansel juga menekankan sejumlah kriteria terkait calon yang ingin mendaftar yakni mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan berpikir "out of the box" atau berpikir jauh dan memiliki visi konstruktif terkait pemberantasan korupsi ke depan di era revolusi industri 4.0.

Pendaftaran capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Mereka yang berminat mengikuti seleksi dapat menyampaikan langsung berkas pendaftaran kepada Sekretariat Pansel Calon Pimpinan KPK, Kemensetneg Gedung 1 lantai 2 Jalan Veteran Nomor 18 Jakarta Pusat 10110 pukul 09.00 sampai 15.00 WIB pada hari kerja atau melalui pos elektronik ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id. (ant)