JATIMNET.COM, Palembang – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berencana memangkas pupuk bersubsidi ke masyarakat dari produksi semula 9,5 juta ton menjadi 8,5 juta ton pada 2019 sebagai akibat dari kebijakan pemerintah.

Direktur utama PT Pusri Palembang Mulyono Prawiro mengatakan pengurangan jumlah pupuk subsidi itu menjadi tantangan tersendiri karena selama ini telah menyerap 50 persen produksi.

“Jelas (pengurangan pupuk bersubsidi) ini memberi dampak pada alokasi perusahaan, dengan pengurangannya sekitar 10 hingga 15 persen,” kata Mulyono, Rabu 26 Desember 2018.

Dengan begitu, perusahaan harus fokus mengalihkan pemasaran ke penjualan komersil yang mau tidak mau harus ditingkatkan pada tahun 2019 akan berproduksi sekitar 2,05 juta ton.

BACA JUGA: PTPN X Olah Limbah Bioetanol Jadi Pupuk Cair

"Produksi ini harus terserap semua, karena biaya yang dikeluarkan sudah cukup tinggi," ujar dia.

Sementara itu, sepanjang tahun 2018 Pusri berhasil memproduksi pupuk di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Produksi amoniak yang terealisasi mencapai 1.531.570 ton atau naik delapan persen dari RKAP yang ditetapkan 1.415.400 ton, dan urea sebesar 2.175.200 ton atau naik tujuh persen dari RKAP 2.027.500 ton, yang berasal dari pabrik Pusri IB, III, IIB dan IV.

“Sedangkan untuk pabrik NPK teralisasi 104.290 ton atau naik empat persen dari RKAP 100.000 ton. Jelas ini membanggakan dalam kondisi saat ini, bisa memproduksi lebih dari yang ditargetkan, dan juga pemasaran yang produknya sudah terjual habis,” kata dia.

Terkait persaingan bisnis pupuk kedepannya, Mulyono memperkirakan relatif sama dengan tahun 2018 karena produk asal Cina masih masuk ke pasaran Indonesia.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing, Pusri akan meningkatkan efisiensi khususnya dalam penggunaan bahan baku gas di sejumlah pabrik, mengingat harga beli masih tinggi jika dibandingkan dengan kompetitor.

Pabrik pupuk Cina memiliki pabrik generasi baru dan teknologi efisensi serta bahan baku yang jauh lebih murah. (ant)