Kamis, 19 November 2026 07:00 UTC

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni saat diwawancarai, Kamis, 19 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet.
JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menunjuk Jumadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim.
Penunjukkan ini, setelah pejabat definitifnya, Nur Kholis ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) izin pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Dalam kasus ini Nur Kholis ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Indah Wahyuni mengatakan penunjukan Jumadi dilakukan untuk memastikan roda organisasi DLH tetap berjalan selama jabatan kepala dinas belum diisi pejabat definitif.
"Sudah, Pak Jumadi (sebagai Plt Kepala DLH)," kata Indah saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis, 19 November 2026.
Yuyun, sapaan akrab Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa penugasan Jumadi sebagai Plt Kepala DLH Jatim berlangsung hingga pengisian jabatan definitif. “Ya, sampai dengan ada pengisian yang definitif," ujarnya.
BKD Jatim menargetkan, jabatan Kepala DLH definitif akan terisi sebelum Desember 2026. Namun, Indah belum memastikan waktu pelaksanaan maupun tahapan pengisian jabatan tersebut.
"Ya secepatnya. Kan ini mau mendekati akhir tahun ya, mudah-mudahan selesai sebelum Desember. Mohon doanya," katanya.
Sementara itu, terkait status kepegawaian Nur Kholis setelah ditetapkan sebagai tersangka, Yuyun menegaskan Pemprov Jatim tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.
BKD Jatim juga memastikan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat tersebut melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
"Kami tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kami tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri," ujar Indah.
Yuyun memastikan pendampingan hukum tersebut telah berjalan. Adapun terkait hak kepegawaiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN), Indah menyebut hak yang diterima sebesar 50 persen. "Sudah, sudah didampingi," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nur Kholis sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar dalam proses penerbitan perizinan di Dinas ESDM Jatim.
Nur Kholis merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim yang menjabat sejak Januari hingga 31 Agustus 2024. Setelah itu, dia menjabat sebagai Kepala DLH Jatim sebelum akhirnya terseret dalam perkara tersebut.
Dalam konstruksi perkara penyidikan, Nur Kholis diduga memerintahkan bawahannya untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon perizinan.
Permintaan uang tersebut diduga dilakukan melalui dua bidang, yakni bidang pertambangan serta bidang geologi dan air tanah. Pada bidang pertambangan, penyidik mengungkap dugaan pungutan terhadap tujuh pemohon izin dengan total mencapai Rp1,105 miliar.
Sementara, pada bidang geologi dan air tanah, dugaan pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon perizinan dalam periode Maret hingga September 2024 dengan nilai mencapai Rp133,5 juta.
Dengan demikian, total uang yang diduga dikumpulkan dari para pemohon perizinan dalam perkara tersebut mencapai Rp1,2385 miliar.
Dari keseluruhan uang tersebut, Nur Kholis diduga menerima bagian sebesar Rp687,5 juta. Rinciannya, Rp552,5 juta diduga berasal dari bidang pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi dan air tanah.
Dalam proses penyidikan, kejaksaan juga telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp615 juta pada 11 Agustus 2026 serta emas seberat 50 gram pada 16 April 2026.
Penetapan Nur Kholis menambah daftar pihak yang terseret dalam perkara dugaan pungli perizinan ESDM Jatim. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka, yakni AM, OS, H, dan ED. OS diketahui telah meninggal dunia.
Penyidik mendalami keterlibatan para pihak melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta penelusuran aliran uang yang diduga berasal dari pungutan kepada pemohon perizinan.
Dengan penetapan tersangka baru tersebut, Kejati Jatim terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
