JATIMNET.COM, Surabaya – Ketua DPRD Jawa Timur sementara, Kusnadi berjanji meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Kami akan meneruskan dan mengawal ini semua. Kami akan membuat surat dan mengirimnya paling lambat besok (Kamis, 26 September 2019)," ujar Kusnadi saat menerima demonstran di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu 25 September 2019.

Ada tujuh desakan yang disampaikan mahasiswa. Di antaranya, menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan RUU Ketenagakerjaan, membatalkan UU KPK dan UU SDA, mendesak disahkannya RUU PKS, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

BACA JUGA: Tujuh Tuntutan Massa Aksi di Surabaya

Tuntutan lain adalah membatalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR, menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil, menghentikan militerisasi di Papua dan daerah lain.

Selanjutnya menghentikan kriminalisasi aktivis, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan korporasi. Menuntaskan pelanggaran HAM dan mengadili penjahat HAM termasuk di lingkungan pemerintahan.

“Saya bertanggung jawab penuh untuk mendesak. Sekali lagi, mendesak, mendesak,” tegas Kusnadi yang juga politisi dari PDI Perjuangan itu.

BACA JUGA: Ratusan Mahasiswa Untag dan Unitomo Siapkan Aksi di Tengah Jadwal Kuliah

Ia menyampaikan bahwa kewenangan DPRD Jatim hanyalah meneruskan tuntutan mahasiswa. Masalah undang-undang bukan berada di tingkat provinsi. Maka dari itu, pihaknya hanya bisa meneruskan dan mendesak pemerintah pusat terhadap tuntutan mahasiswa.

“Kami minta surat tersebut jika sudah dikirim agar dipublikasikan. Kami ingin diadakan jumpa pers jika sudah dikirim. Kami ingin disampaikan ke kami,” ujar salah saru orator menanggapi sikap Ketua DPRD Jawa Timur.

Massa akan kembali menggelar aksi jika tidak dikirim surat tuntutan sesuai yang dijanjikan. Besok demo akan tetap berlanjut.