JATIMNET.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran terkait persiapan libur Natal 2019 dan pergantian tahun baru 2020 (Nataru). Surat edaran itu meminta seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membentuk posko pemantauan terpadu dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Surat Edarannya itu untuk meminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar saling berkoordinasi," ujar Bahtiar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Jumat 13 Desember 2019.

Dalam pembentukan posko, tiap Kepala Daerah serta Bupati/Wali Kota agar mampu melakukan monitoring persiapan natal dan tahun baru dengan melibatkan perangkat daerah seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia serta lembaga terkait lainnya.

BACA JUGA: Tersangkut Korupsi, Mendagri Copot Bupati Mojokerto

"Ini yang bertugas agar mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan pelaksanaannya," kata Bahtiar

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas publik masyarakat nantinya memanfaatkan rute transportasi umum Kepala Daerah. Disamping itu jajarannya juga diminta untuk memperbaiki infrastruktur yang masih bermasalah.

"Memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang maupun barang, lalu memastikan kesiapan jaringan telekomunikasi dan ketersediaan pasokan listrik," katanya.

Bahtiar juga menyampaikan bahwa penekan surat edaran ini lebih menekan semua Kepala Daerah supaya bisa menigkatkan ketertiban dan keamanan.

BACA JUGA: KPU dan Pemkot Surabaya Disarankan Konsultasi ke Kemenkeu dan Kemendagri

Guna mencegah hal-hal yang meganggu ketertiban dan keamanan masyarakat saat menjalankan ibadah natal serta merayakan tahun baru.

"Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu memerintahkan seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan," katanya.