JATIMNET.COM, Probolinggo – Empat hari pasca erupsi Gunung Semeru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke pos pengungsian yang berada di lapangan Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Probolinggo. 

Jokowi tiba di pos pengungsian sekitar pukul 11.30 WIB, Selasa 7 Desember 2021. Jokowi langsung menemui para pengungsi yang berada di dalam tenda pengungsian.

Jokowi juga menyempatkan memberikan bantuan sembako dan makanan siap saji bagi warga korban erupsi Gunung Semeru.

BACA JUGA: Berbahaya, Pemerintah Rencana Relokasi 2.000 Rumah Terdampak Erupsi Semeru

Jokowi juga sempat melakukan koordinasi bersama pejabat daerah meliputi Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Kapolda Jatim Irjen Nico Ifanta. 

Sejumlah menteri dan pejabat struktural lainnya juga hadir antara lain Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelum meninggalkan tempat pengungsian, Jokowi sempat menyapa anak-anak korban pengungsian yang sedang menjalani trauma healing. Jokowi berpesan agar mereka tetap semangat. 

Sekadar informasi, lapangan Desa Sumber Wuluh merupakan salah satu pos pengungsian bagi korban erupsi Gunung Semeru. Ada sekitar 716 orang yang menempati tenda pengungsian. Mereka terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak. 

BACA JUGA: Ini Kesaksian Warga Saat Terjadi Erupsi Gunung Semeru yang Sembunyi di Kamar Mandi

Di lokasi peninjauan lainnya, Jokowi menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban luka hingga meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru.

"Tujuan datang ke sini, saya ingin memastikan seluruh kekuatan yang dimiliki sudah ada di lapangan. Baik guna pencarian korban dan perbaikan infrastruktur yang rusak," katanya. 

Jokowi juga memastikan para korban erupsi Gunung Semeru yang berada di pos pengungsian bisa tertangani dengan baik termasuk kebutuhan konsumsi dan kesehatannya. 

"Kami berharap setelah reda, semuanya bisa segera dimulai, baik perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi tempat yang berbahaya untuk dihuni kembali," tuturnya.