JATIMNET.COM, Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut terkait wacana pembatasan aktivitas mulai 11-25 Januari 2021.

Pihaknya menyebut menanti edaran yang dikeluarkan pemerintah pusat. "Kami belum bisa banyak komentar. Itu pusat, kan, masih akan menerbitkan edaran. Jadi kami tunggu edarannya, karena masih dipersiapkan sama pusat. Kita tunggu," kata Emil, Rabu 6 Januari 2021.

Sekadar diketahui, pemerintah kembali memutuskan penerapan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat. Khususnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Kebijakan ini dimaksud untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Mengingat di beberapa daerah meningkat secara eksponensial, sesuai amanat Peraturan Pemerintah 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

BACA JUGA: Pasien Covid-19 Melonjak, Pemprov Jatim Pertimbangan PSBB

Khusus untuk Jawa Timur, pembatasan pergerakan secara terbatas akan diterapkan di kabupaten/kota di Malang Raya dan Surabaya Raya.

Emil yang juga mantan Bupati Trenggalek itu mengatakan, sebenarnya Pemprov Jatim sudah siap. Salah satunya dengan memperkuat pelaksanaan operasi yustisi. "Kalau kesiapan iya. Cuman kan kita mesti pastikan persis yang dimaksud pembatasan work from home (WFH) 75 persen ini seperti apa persisnya, terhadap masing-masing sektor," tegasnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kata dia, juga turut memantau kebijakan yang baru dirilis tersebut meski sedang isolasi mandiri. Rapat koordinasi tengah juga tengah dibahas.

"Ibu gubernur terus mantau. Tadi ada dibahas juga di rapat koordinasi tadi pagi dengan pemerintah pusat. Edaran resminya yang masih diproses di atas," bebernya.

BACA JUGA: Pakar Epidemiologi Nilai PSBB Skala Komunitas Jauh Lebih Substansial

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad berharap pembatasan aktivitas nanti melibatkan banyak pihak. Selain petugas seperti TNI/Polri dan Satpol PP, juga tokoh masyarakat.

"Itu kan baru info awal. Kita belum tahu bagaimana kordinasinya. Ya kita berharap seperti PSBB yang kemarin juga melibatkan semua pihak, melibatkan pasti ya aparat TNI polri dan satpol PP. Juga perlu melibatkan tokoh publik atau tokoh masyarakat," kata dia.

Menurut politikus Partai Gerindra itu menegaskan, pembatasan aktivitas untuk kepentingan bersama. Dirinya yakin kebijakan tersebut bukan semata membatasi ruang gerak warga tapi menyelamatkan warga. "Bagaimanapun hukum tertinggi yakni keselamatan warga," tegasnya.

Sadad mengaku sependapat dan setuju dengan kebijakan tersebut. Sebab, beberapa waktu lalu disiplin warga mulai menurun. Sehingga perlu kembali penggalakkan kembali.

"Akhirnya perlu penggalakkan kembali lewat yustisi. Ketika Pemprov dan DPRD merevisi Perda tentang trantibum ditindaklanjuti dengan yustisi secara masif sampai ada sekitar ada 300 ribu warga yang terjaring itu kan turun langsung Jatim," tandasnya.

"Kemudian kita berharap itu jadikan Yustisi lagi kalau pemerintah pusat menerapkan PSBB skala besar di Jawa dan Bali menurut saya itu langkah antisipatif yang perlu kita dukung," tandasnya.

Jatim Tunggu Edaran Pemerintah Pusat Terkait Wacana Pembatasan Aktivitas Warga

Berita Populer

Baca Juga