‎JATIMNET.COM, Jember – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat penanganan anak tidak sekolah (ATS). Mahasiswa menilai penurunan jumlah ATS harus diikuti langkah konkret agar seluruh anak di Jember memperoleh akses pendidikan.

Desakan itu disampaikan dalam aksi peringatan darurat pendidikan di depan Kantor Bupati Jember, Jalan Sudarman, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kamis, 22 Oktober 2026.

Koordinator Lapangan Aksi IMM, Yulianto Dimas Gunawan, mengatakan persoalan ATS masih menjadi perhatian serius. Ia menyebut jumlah anak yang tidak bersekolah di Jember sebelumnya mencapai sekitar 42 ribu anak dan kini diklaim turun menjadi 22 ribu anak.

“Kami menyoal angka ATS yang tinggi di Kabupaten Jember, memang sudah turun dari yang awalnya 42 dan terakhir ini menjadi 22 ribu," ujar Dimas saat dikonfirmasi wartawan di sela aksi.

Meski angka tersebut disebut mengalami penurunan, Dimas menegaskan IMM belum puas jika keberhasilan pemerintah hanya diukur berdasarkan statistik. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan benar-benar mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar.

“Kami tidak puas terhadap angka-angka itu, karena kami ingin Jember menjadi kota pendidikan yang betul-betul dirasakan oleh semua orang,” tegasnya.

BACA: IMM Kecam Dugaan Penganiayaan Siswa Sekolah Rakyat di Jember, Pemkab Siapkan Evaluasi

Dalam aksi tersebut, IMM mendesak Pemkab Jember mengawal peraturan daerah (perda) terkait penanganan ATS dan memastikan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pendidikan Kabupaten Jember bekerja efektif. Mahasiswa juga meminta pemerintah menyediakan ruang aspirasi agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan pendidikan yang mereka hadapi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten III Pemkab Jember Bidang Administrasi Umum, Imam Sudarmadji, menyebut angka ATS di Jember telah turun dari 34 ribu menjadi 23 ribu anak. Angka yang disampaikan pemerintah ini berbeda dari data yang disebut IMM.

“Angka ATS di Jember ini sudah turun dari 34 ribu menjadi 23 ribu. Itu sudah betul-betul memang turun dan itu upaya dari pemerintah kita,” ujar Imam.

Imam menjelaskan, anak-anak yang tidak bersekolah banyak ditemukan di kawasan perkebunan dan wilayah nelayan. Karena itu, ia menilai penanganan ATS membutuhkan keterlibatan orang tua, pendidik, dan lingkungan masyarakat.

“Pendidikan itu ada tiga hal. Satu, peran orang tua, peran pendidik, dan juga peran lingkungan. Ini yang memang kita harus butuh sinergi,” katanya.

BACA: IMM Minta Pemkab Jember Transparan soal Beasiswa dan Benahi Prasarana Sekolah

Pemerintah, lanjut Imam, menjalankan program pendidikan kesetaraan melalui kejar paket sebagai salah satu alternatif bagi anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan formal. Ia berharap upaya tersebut dapat terus menekan angka ATS hingga mencapai nol, meski membutuhkan waktu dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD.

Selain penanganan ATS, IMM juga menyoroti dugaan kekerasan terhadap siswa Sekolah Rakyat di Jember dan meminta pemerintah mengevaluasi persoalan tersebut. Mahasiswa turut mendesak transparansi penyaluran beasiswa serta perbaikan prasarana pendidikan agar akses belajar semakin merata.

Dimas meminta Bupati Jember menandatangani tuntutan mahasiswa sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjutinya. IMM memberikan waktu satu minggu bagi pemerintah untuk merespons dan mengancam menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut.

Reporter: Fauzan Arif Satrio