‎JATIMNET.COM, Jember – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengecam dugaan penganiayaan terhadap siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mahasiswa meminta pemerintah daerah memastikan lingkungan pendidikan menjadi tempat yang aman bagi peserta didik.

Sorotan tersebut disampaikan dalam aksi peringatan darurat pendidikan di depan Kantor Bupati Jember, Jalan Sudarman, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kamis, 22 Oktober 2026.

Koordinator Lapangan Aksi IMM, Yulianto Dimas Gunawan, mengatakan dugaan kekerasan yang disebut melibatkan seorang pembimbing tidak boleh diabaikan. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri tanpa mengalami kekerasan.

“Kami sangat mengecam peristiwa atau perilaku kekerasan dalam ruang-ruang sekolah. Seperti yang kita tahu, kemarin di Sekolah Rakyat terdapat kekerasan, siswa dipukul oleh pembimbing,” ungkap Dimas.

BACA: IMM Soroti 22 Ribu Anak Tak Sekolah di Jember, Desak Pemkab Perkuat Penanganan ATS

IMM meminta pemerintah mengevaluasi persoalan tersebut dan memastikan setiap tenaga pendidik maupun pembimbing menjalankan tugas dengan mengutamakan keselamatan serta kepentingan siswa.

Menanggapi persoalan itu, Asisten III Pemkab Jember Bidang Administrasi Umum, Imam Sudarmadji, mengatakan evaluasi terhadap pihak-pihak terkait akan dilakukan melalui tim yang berwenang. Ia menyebut sanksi dapat diberikan apabila hasil evaluasi menemukan adanya kesalahan.

“Kalau memang bersalah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi ada sanksi, mulai dari teguran lisan sampai yang terberat adalah pemutusan kerja,” ujarnya.

Imam menegaskan pendidik perlu menggunakan pendekatan yang baik ketika membimbing siswa. Menurutnya, tenaga pendidik harus memahami karakter setiap anak agar dapat menerapkan pola pembelajaran yang sesuai.

“Anak didik kita itu tetap mungkin kita harus mendidik secara baik, ngayomi, memberikan pelajaran pada mereka,” ungkapnya.

BACA: IMM Minta Pemkab Jember Transparan soal Beasiswa dan Benahi Prasarana Sekolah

Meski demikian, keterangan yang disampaikan dalam aksi tersebut belum memuat kronologi lengkap dugaan penganiayaan maupun hasil pemeriksaan terhadap pihak yang disebut terlibat. Karena itu, perkembangan penanganan kasus dan hasil evaluasi pemerintah masih diperlukan untuk memperjelas peristiwa tersebut.

Dimas menegaskan IMM ingin pemerintah memberikan komitmen nyata dalam membenahi persoalan pendidikan. Ia meminta tuntutan mahasiswa ditandatangani Bupati Jember dan menyatakan pihaknya siap kembali menggelar aksi lebih besar jika tidak ada respons dalam waktu satu minggu.

Persoalan dugaan kekerasan tersebut menjadi salah satu bagian dari tuntutan IMM dalam peringatan darurat pendidikan. Dalam aksi yang sama, mahasiswa juga menyoroti penanganan anak tidak sekolah (ATS), yang menurut Dimas turun dari sekitar 42 ribu menjadi 22 ribu anak, meski data itu berbeda dari angka yang disampaikan Pemkab Jember.

Selain menuntut perlindungan siswa, IMM meminta pemerintah memperjelas penyaluran beasiswa dan memperhatikan keterbatasan prasarana pendidikan. Mahasiswa menilai pembenahan pendidikan perlu mencakup keselamatan peserta didik sekaligus pemerataan akses dan kualitas layanan belajar.

Reporter: Fauzan Arif Satrio