‎JATIMNET.COM, Jember – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan transparansi penyaluran beasiswa dan membenahi prasarana pendidikan. Mahasiswa menilai keterbukaan informasi dan ketersediaan fasilitas belajar perlu menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan di daerah.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi peringatan darurat pendidikan di depan Kantor Bupati Jember, Jalan Sudarman, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kamis, 22 Oktober 2026.

Koordinator Lapangan Aksi IMM, Yulianto Dimas Gunawan, mengatakan persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui penurunan angka anak tidak sekolah (ATS). Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai program bantuan pendidikan serta memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Dalam aksi itu, IMM meminta Pemkab Jember membuka informasi mengenai penyaluran beasiswa agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme program tersebut. Mahasiswa juga menyoroti keterbatasan prasarana sekolah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Selain meminta transparansi beasiswa dan pembenahan fasilitas, IMM mendesak pemerintah menyediakan ruang aspirasi bagi masyarakat. Mereka juga meminta pengawalan peraturan daerah terkait penanganan ATS serta memastikan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pendidikan Kabupaten Jember berjalan efektif.

Dimas meminta Bupati Jember menandatangani tuntutan yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

BACA: IMM Soroti 22 Ribu Anak Tak Sekolah di Jember, Desak Pemkab Perkuat Penanganan ATS

“Kami mendesak agar tuntutan kami ditandatangani oleh Bupati. Jika dalam seminggu tidak ada balasan kepada kami ataupun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, kami siap melakukan aksi besar-besaran jilid kedua,” tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten III Pemkab Jember Bidang Administrasi Umum, Imam Sudarmadji, mengatakan pemerintah daerah menerima aspirasi IMM dan akan berupaya menjembatani serta memfasilitasi tuntutan mahasiswa. Namun, dalam keterangannya, Imam belum merinci langkah khusus terkait transparansi beasiswa maupun pembenahan prasarana sekolah.

Imam lebih banyak menjelaskan upaya pemerintah menekan angka ATS. Ia menyebut jumlah anak yang tidak bersekolah di Jember telah turun dari 34 ribu menjadi 23 ribu anak.

“Angka ATS di Jember ini sudah turun dari 34 ribu menjadi 23 ribu. Itu sudah betul-betul memang turun dan itu upaya dari pemerintah kita,” ujar Imam.

Menurut Imam, anak-anak yang tidak bersekolah banyak ditemukan di kawasan perkebunan dan wilayah nelayan. Pemerintah, katanya, juga menjalankan program pendidikan kesetaraan melalui kejar paket untuk memberikan alternatif pembelajaran bagi anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan formal.

BACA: IMM Kecam Dugaan Penganiayaan Siswa Sekolah Rakyat di Jember, Pemkab Siapkan Evaluasi

Imam berharap angka ATS di Jember terus berkurang hingga mencapai nol. Ia menilai target tersebut membutuhkan sinergi antara orang tua, pendidik, lingkungan masyarakat, pemerintah, dan DPRD.

Dalam tuntutannya, IMM juga menyoroti dugaan penganiayaan terhadap siswa Sekolah Rakyat di Jember. Menanggapi hal itu, Imam menyatakan evaluasi terhadap pihak terkait akan dilakukan dan sanksi dapat dijatuhkan apabila ditemukan kesalahan.

“Kalau memang bersalah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi ada sanksi, mulai dari teguran lisan sampai yang terberat adalah pemutusan kerja,” ujarnya.

IMM menilai pembenahan pendidikan di Jember harus mencakup berbagai persoalan, mulai dari pemerataan akses belajar dan transparansi bantuan hingga perlindungan siswa dari kekerasan. Mahasiswa menegaskan akan menunggu respons Pemkab Jember selama satu minggu sebelum menentukan langkah aksi berikutnya.

Reporter: Fauzan Arif Satrio