JATIMNET.COM, Surabaya - Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19, masyarakat harus tetap sehat, ekonomi daerah bangkit dan Indonesia Maju. Hal itu sesuai dengan temanya yakni Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong-royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju.

Untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya yang ikut hadir secara virtual dari lobby Balai Kota Surabaya ada beberapa poin yang harus dipahami. Seperti yang disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), KH Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.

Poin itu adalah terkait strategi dan inovasi pemerintah daerah (pemda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya itu, reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik juga perlu. Tujuannya supaya lebih efektif dan efisien, sehingga dampak itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Wapres KH Ma'ruf Amin juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemendagri, Kepala Daerah serta seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Menurutnya, selain pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, partisipasi dari masyarakat pun juga dinilai tinggi.

Baca Juga: Data Kependudukan Diperbarui, Pemkot Surabaya akan Bantu Kebutuhan Warga

"Tentunya juga melalui kepatuhan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan tidak berpotensi menimbulkan konflik," kata Wapres KH Ma'ruf Amin, Senin 26 April 2021.

Di momen itu, Ma'ruf Amin juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk turut mensukseskan program nasional yakni vaksinasi Covid-19. “Sekali lagi saya berharap pemda untuk selalu berinovasi meningkatkan pelayanan publik dan penegakan prokes serta mensukseskan vaksinasi COVID-19," ia menuturkan.

Sementar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, sebenarnya terkait reformasi birokrasi di Kota Surabaya hingga saat ini terus berkembang dan dimaksimalkan. Diantaranya seperti mengeluarkan terobosan baru berupa pelayanan administrasi kependudukan yang terintergrasi.

Baca Juga: Menkes: Vaksinasi Lansia Jadi Prioritas Kota Mudik

“Salah satunya ketika akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran. Itu hanya perlu sekali sidang. Kalau dulu memang dibutuhkan beberapa kali sidang di PN, sehingga ini lebih efektif dan efisien untuk warga,” kata Eri.

Nah, dari program yang bersinergi dengan Pengadilan Negeri (PN) itu, setidaknya ada 18 pelayanan yang dapat terselesaikan cukup di tingkat kelurahan atau kecamatan.

“Sehingga apa yang disampaikan bapak Mendagri bisa kita wujudkan. Intinya, semua yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ia memungkasi.