Sabtu, 31 October 2026 12:15 UTC

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.Foto: Pemkab Kediri.
JATIMNET.COM, Kediri – Ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kediri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Pelibatan pengurus lingkungan dinilai penting karena mereka lebih mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan begitu, pendataan penerima bansos diharapkan sesuai kondisi riil dan tepat sasaran.
Hanindhito mengatakan, pembenahan data kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Diperlukan keterlibatan masyarakat untuk mengoreksi data yang tidak sesuai.
"Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri," kata Hanindhito.
Menurutnya, pendataan penerima bansos harus dilakukan dari bawah atau bottom up. Namun, proses pengusulan maupun koreksi data harus berdasarkan kondisi ekonomi sebenarnya, bukan karena hubungan pribadi atau rasa suka dan tidak suka.
"Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar," tandasnya.
Selain melibatkan masyarakat, Pemkab Kediri juga mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 28 Oktober 2026, tercatat 54.605 orang telah melakukan aktivasi IKD.
Program tersebut diiringi penyiapan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang bertugas membantu masyarakat dalam proses pendataan. Hingga saat ini, lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen Perlinsos.
Keberadaan agen tersebut diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.*
