Kamis, 05 November 2026 09:45 UTC

Suasana kegiatan peningkatan pemahaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kediri, Kamis, 5 November 2026. Foto: Pemkab Kediri.
JATIMNET.COM, Kediri - Pemerintah Kabupaten Kediri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pelayanan permintaan informasi publik.
Setiap perangkat daerah harus memahami informasi yang menjadi kewenangannya agar masyarakat tidak kebingungan ketika mengakses informasi yang dibutuhkan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan pemahaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kediri, Kamis, 5 November 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin mengatakan, keterbukaan informasi publik membutuhkan keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan.
Karena itu, setiap OPD harus memahami mekanisme pelayanan informasi sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan begitu, permintaan informasi masyarakat dapat ditangani secara tepat tanpa saling melempar tanggung jawab.
"Setiap OPD harus menguasai informasi yang menjadi kewenangannya. Jangan sampai ketika ada permintaan informasi justru saling melempar tanggung jawab," katanya.
Solikin juga mengingatkan PPID Pelaksana agar memahami kategori informasi publik. Kategori tersebut meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.
Khusus informasi yang dikecualikan, penetapannya harus melalui uji konsekuensi dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut diperlukan agar keterbukaan informasi tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap informasi yang memang tidak dapat dipublikasikan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Diana Herawati menyampaikan, nilai penilaian mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) PPID Kabupaten Kediri pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, hasil tersebut belum menjadi nilai akhir karena proses penilaian masih berlanjut ke tahap wawancara dan verifikasi.
Untuk meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana, kegiatan tersebut menghadirkan praktisi Universitas Brawijaya Myro Boyke Persijn yang membahas SAQ Keterbukaan Informasi Publik. Materi juga dilanjutkan oleh Susenohaji mengenai penguatan sistem informasi SAQ untuk mendukung keterbukaan informasi publik.(*)
