JATIMNET.COM, Surabaya - Pemprov Jawa Timur mengangkat pelaksana harian (Plh) di 16 kabupaten/kota yang telah habis masa jabatannya.

Keenambelas daerah tersebut, diantaranya Kabupaten Kediri, Banyuwangi, Situbondo, Ngawi, Lamongan, Gresik, Sumenep Mojokerto, Trenggalek, Malang, Ponorogo, Blitar dan Jember. Lalu, Kota Surabaya, Blitar dan Pasuruan.

Keputusan pengangkatan Plh tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 131/163/011.2/2021 sampai dengan 131/178/011.2/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Plh (Pelaksana Harian) Bupati/Walikota.

"Jadi hari ini ada penyerahan SK dari Ibu Gubernur untuk 16 daerah," ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Selasa 16 Februari 2021.

Baca Juga: Ditunjuk Sebagai Plh Wali Kota Surabaya, Ini Kata Sekda Hendro Gunawan

Penunjukan Plh ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri No. 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 perihal Penugasan Pelaksana Harian Kepala Daerah.

Emil menjelaskan, penunjukan itu karena adanya penundaan jadwal pelantikan bupati/wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2020. Dari rencana semula yang akan dilantik 17 Februari 2021. Pemerintah mengundurkan jadwal pelantikan menjadi sekitar akhir Februari 2021 mendatang.

Dari 19 wilayah penyelenggara Pilkada Serentak di Jatim, 16 diantaranya, masa jabatan kepala daerahnya berakhir, Rabu, 17 Februari 2021. Sementara untuk Kabupaten Sidoarjo, dipimpin oleh Penjabat Bupati yang masa jabatannya masih berlaku hingga dilantiknya bupati definitif.

Sedangkan dua daerah lainnya yaitu, Pacitan dan Tuban, masa jabatan bupati/wali kotanya berakhir masing-masing 4 April 2021 dan 20 Juni 2021.

Baca Juga: Plt Bupati dan Sekda Situbondo Gagal Divaksin Covid-19

“Kenapa hanya 16, karena yang dua ini (Pacitan dan Tuban) akhir masa jabatannya masih April dan Juni. Lalu untuk Sidoarjo masih ada Penjabat Bupati sehingga belum memerlukan adanya Plh," kata Emil.

Emil menekankan, tugas seorang Plh adalah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Utamanya kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personil hingga perijinan.

“Jadi untuk kebijakan strategis baik itu personil hingga keuangan kita ambil. Harapannya pada saat Plh ini tidak muncul hal-hal yg sifatnya strategis," terangnya.

Kepada para Plh Bupati/Wali Kota yang ditunjuk, Emil berpesan agar bisa menjaga kondusifitas wilayahnya masing-masing. Ia juga meminta peran aktif masing-masing Plh untuk menyukseskan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang tengah berjalan.

"Kami berharap dan optimis bahwa bapak-bapak Plh dapat membantu menyukseskan pelaksanaan PPKM Mikro. Mudah-mudahan kita bisa terus menurunkan angka Covid-19 di Jawa Timur," tandasnya.

Berikut nama pejabat yang ditunjuk sebagai Plh bupati:

1. Dr. Ir. Hadi Sulistyo, M.Si sebagai Plh Bupati Jember.

2. Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M sebagai Plh Bupati Malang.

3. Ir. Joko Irianto, M.Si sebagai Plh Bupati Trenggalek.

4. Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Plh Bupati Banyuwangi.

5. Dr. Abimanyu Ponco Atmojo, I. MM sebagai Plh Bupati Gresik.

6. Drs. H. Syaifullah, M.M sebagai Plh Bupati Situbondo.

7. Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT, MM sebagai Plh Bupati Lamongan.

8. Dede Sujana, S.Sos, M.Si sebagai Plh Bupati Kediri.

9. Ir. Edy Rasiyadi, M.Si sebagai Plh Bupati Sumenep.

10. Drs. Mujianto sebagai Plh Bupati Blitar.

11. Dr. Drs. Agus Pramono, MM Sekda sebagai Plh Bupati Ponorogo

12. Drs. Mokh. Sodiq Triwidiyanto, M.Si sebagai Plh Bupati Ngawi

13. Dr. Didik Chusnul Yakin, S.Sos, M.Si sebagai Plh Bupati Mojokerto

14. Ir. Hendro Gunawan, M.A sebagai Plh Wali Kota Surabaya.

15. Drs. Hermansyah Permadi, M.Si sebagai Plh Wali kota Blitar.

16. Anom Surahno, SH, M.Si sebagai Plh Wali kota Pasuruan.

16 Daerah Ini Dipimpin Plh Bupati dan Wali Kota

Berita Populer

Baca Juga