Jatimnet.om, Surabaya – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai ada kemajuan penting dalam pertemuan G20 yang digelar di Buenos Aires, Argentina 29 November -1 Desember 2018.

Dalam keterangan resmi melalui akun Facebook-nya,Sri Mulyani menulis pertemuan tahun ini dengan sepuluh tahun sjauh berbeda. Pada pertemuan G20 tahun 2008 lebih muram karena dibayang-bayangi kehancuran ekonomi global menyusul bangkrutnya Lehman Brothers dan perusahaan asuransi AIG.

“Kekompakan, kebersamaan dan kesepakatan bersama sepuluh tahun yang lalu seperti menguap. Selain pemulihan ekonomi masih belum merata, kebijakan ekonomi antara negara semakin tidak sinkron dan tidak searah,” tulisnya, Minggu 2 Desember 2018.

Fokus lain yang sangat penting adalah melakukan reformasi regulasi dan kebijakan sektor perbankan dan keuangan untuk menghindarkan krisis keuangan kembali terjadi.

Dia menambahkan ada kemajuan penting yang dicapai melalui forum G20. Salah satunya reformasi regulasi sektor keuangan dan perbankan sudah dilakukan, yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pemupukan risiko berlebihan di sektor keuangan.

Selain itu, ada kemajuan penting dalam kerjasama perpajakan antara negara dengan kerjasama memerangi penghindaran pajak melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI), serta perpajakan ekonomi digital.

“Indonesia memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan basis pajak terutama pada kelompok high wealth yang selama ini mudah memanfaatkan tax haven dan kelonggaran regulasi antar negara,” lanjutnya.

Namun banyak tantangan belum terjawab dan risiko besar masih melingkupi dan membayangi perekonomian dunia. Lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang, juga kenaikan utang korporasi menimbulkan beban dan risiko ekonomi yang nyata.

“Alhamdulillah, Indonesia memiliki tingkat dan rasio utang yang rendah dan terjaga. Kita harus terus menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan memperdalam sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak global,” Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan.

Perang dagang antara negara melahirkan keinginan G20 untuk melakukan reformasi multilateral World Trade Organization.

Indonesia harus menyiapkan materi dan posisi yang jelas dan negosiator yang unggul dalam menghadapi era perang dagang bilateral dan melemahnya mekanisme solusi multilateral yang makin kompleks.

Selain itu ancaman dan peluang digital ekonomi terhadap kesempatan dan jenis kerja di masa depan terus menjadi perhatian G20, selain implikasinya terhadap kebijakan kenetagakerjaan, jaring pengaman sosial, dan perpajakan.

Dunia akan semakin kompleks dan globalisasi, serta kemajuan teknologi akan memberikan banyak kesempatan untuk maju dan mengejar ketertinggalan. Namun juga menyajikan kerumitan dalam mengelola perekonomian dan sosial suatu negara. Indonesia harus makin keras dan cerdas dalam membangun perekonomian kita.

“Fokus Presiden Jokowi untuk membangun kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur sudah tepat. Yaitu untuk pemerataan dan peningkatan produktivitas dan daya kompetisi negara kita,” tegasnya.

Indonesia tetap perlu membangun kapasitas anak-anak bangsa dalam memahami dan menghadapi globalisasi ekonomi, perubahan teknologi, dan dinamika geo-politik yang makin rumit dan menantang.

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Sumardi Minta Pemerintah Tetap Perhatikan UMKM

Catatan Sri Mulyani Pasca Pertemuan G20