JATIMNET.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengirimkan surat permintaan revisi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun ajaran 2019/2020 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Risma, sapaan Tri Rismaharini, berharap sistem zonasi bisa menyesuaikan dengan kondisi di daerah.

"Awalnya kami sudah setting sesuai peraturan menteri. Tapi kemudian ada case di provinsi melakukan itu (tidak sesuai aturan sistem zonasi), warga kan kemudian juga komplain. Kenapa tidak lakukan seperti itu?," kata Risma diwawancarai wartawan di Ruang Kerja Wali Kota usai acara penyerahan penghargaan dari Kemenkumham, Selasa 7 Mei 2019.

Risma mengatakan pihaknya tidak ingin melanggar peraturan dan ketentuan pemerintah tentang PPDB sistem zonasi tersebut. Dengan mengirimkan surat ke pusat, ia hendak berkonsultasi dan menanyakan bagaimana jika PPBD di Surabaya menggunakan sistem yang berbeda.

BACA JUGA: Dindik Jatim Hapus Zonasi Pendaftaran Siswa Baru

Ia berharap bisa mendapatkan jawaban ihwal boleh tidaknya menerapkan PPDB yang disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Risma meminta masyarakat bersabar menunggu informasi dari pemerintah pusat. Karena ia tidak ingin mengabaikan peraturan pemerintah pusat.

"Nah mangkanya kami buat surat seperti itu. Ya, ndak tahu hasilnya. Aku kan juga ndak mau melanggar aturan," kata dia.

Menurut Risma, surat yang ia kirimkan itu menggambarkan bahwa terdapat perbedaan penerapan sistem zonasi dalam peraturan Kemendikbud.

"Karena ada contohnya provinsi begitu, Nanti ada yang bilang 'loh kenapa itu bisa kenapa kita tidak bisa," kata dia.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan PPDB sistem zonasi sesuai Permendikbud Nomor 51 tersebut. Yakni menggunakan zonasi dengan berbasiskan jarak dengan tiga jalur. "Yakni dari zonasi kemudian prestasi dan perpindahan tugas orang tua," katanya.

BACA JUGA: Wali Murid di Surabaya Protes PPDB Sistem Zonasi

Dalam perkembangan berikutnya di provinsi, lanjut Ikhsan, terdapat perubahan mekanisme dengan menggunakan nilai ujian. "Mangkanya, kemudian warga Surabaya ingin kalau PPDB ini juga seperti yang di provinsi," katanya.

Ikhsan mengatakan surat ke pemerintah pusat itu merupakan aspirasi warga yang berharap sistem PPDB menggunakan dua pola yang sudah diterapkan di Surabaya.

"Selama ini kita sudah berjalan dengan pola yang lama antara rayonisasi yang polanya juga sama dengan pola zonasi. Hanya saja bedanya menggunakan nilai," kata dia.

Sembilan Pembakar Mapolsek Tambelangan Minta Maaf ke Presiden dan Kapolri

Minta Revisi PPDB Zonasi, Risma Kirim Surat ke Kemendikbud