JATIMNET.COM, Surabaya - Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah berharap program Lumbung Pangan Jawa Timur melebur pada satu BUMD. Dengan begitu sistem ketahanan pangan yang saat ini tengah dicanangkan bisa terus berkelanjutan.

“Nanti jika lumbung pangan sudah masuk dalam BUMD atau membentuk BUMD baru maka Pengaturannya bisa menyesuaikan," ujar Anik, Sabtu 21 November 2020.

Sejauh ini Pemprov Jatim sebenarnya sudah memiliki satu BUMD yang menangani bidang ketahanan pangan, yakni PT Jatim Graha Utama (JGU). Program lumbung pangan Jawa Timur, kata dia, bisa masuk ke BUMD tersebut.

Tinggal nanti apabila serius ditindak lanjuti menjadi BUMD, Anik berpesan agar penyeparan produk petani terus ditingkatkan.

BACA JUGA: Lumbung Pangan Jatim Targetkan Bisa Gandeng 523 BUMDes

Anik melihat lumbung pangan memiliki peran yang sangat penting. Di sisi lain, para tengkulak tidak berani melakukan aksi ambil untung. Dulu, mereka bisa memainkan harga dengan memborong produk tani lalu menimbunnya.

Produk tersebut mulai didistribusikan saat barang mulai langka. " Mereka ambil untung besar dari harga petani," terangnya.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi mengatakan, ketahanan pangan bisa membantu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat menjadikan daerah mandiri. Dengan begitu inflasi dan deflasi daerah tetap stabil. "Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan mulus," kata Aliyadi.

Sementara, Dirut PT JGU Mirza Muttaqien mengatakan, selama ini upaya untuk mengarah kepada ketahanan pangan sudah dilakukan pihaknya. Salah satunya yakni melakukan penyerapan produk petani.

BACA JUGA: Lumbung Pangan Jatim di Jatim Expo Sediakan Banyak Varian Harga Beras

Pihaknya sepakat bahwa rantai disitribusi produk pertanian harus dipangkas. Dengan begitu selisih harga pasar tidak terlalu jauh. "Konsumen juga bisa mendapatkan produk dengan harga terjangkau," katanya.

Lumbung pangan Jawa Timur yang beroperasi sejak April 2020 itu sudah terbukti manfaatnya. Program ini mampu mengendalikan harga bahan pokok di pasar. Indikatornya, lumbung pangan memberi kepastian stok bahan pokok selalu ada. Dengan begitu, masyarakat tidak panik.

Sejatinya, program yang berhasil menyabet juara invoasi daerah di masa pandemi Covid-19 itu berlangsung hingga pertengahan Juli. Pemerintah provinsi kemudian memperpanjang hingga akhir Desember.

Selama beroperasi, harga bahan pokok di Jawa Timir tetap stabil. Kenaikan harga tidak terjadi pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha.

Lumbung Pangan Direkomendasikan Jadi BUMD

Tangani Perkara Perdata dan Tata Usaha, PT JGU Kerjasama dengan Kejati Jatim