JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah ternyata telah mengirimkan surat usulan pemecatan Faida dari jabatan bupati Jember. Surat itu dikirim Khofifah pada 07 Juli 2020 lalu, namun baru terungkap di kalangan wartawan pada awal November ini.

Dalam salinan surat yang diterima Jatimnet.com tertulis jelas, bahwa Gubernur Khofifah melaporkan bahwa telah melakukan pembinaan atas tiga poin kepada Bupati Jember, dr Faida.

Yakni soal perintah Mendagri agar susunan birokrasi (Susunan Organisasi dan Tata Kerja, SOTK) pemkab diperbaiki sesuai aturan pusat; pembahasan APBD 2020 agar dilanjutkan pembahasannya bersama DPRD Jember; serta pemulihan hubungan bupati dan DPRD Jember.

Namun dalam evaluasinya selama beberapa bulan, Khofifah menyimpulkan tidak ada satupun rekomendasi dari Mendagri yang ditaati oleh bupati Faida. Karena itu, Khofifah menyimpulkan tidak ada iktikad baik dari Faida untuk mematuhi peraturan.

BACA JUGA: Hambat RAPBD 2020, Gubernur Jatim Beri Sanksi Bupati Faida dengan Tidak Gajian 6 Bulan

“Sehubungan dengan hal tersebut layak kepada bupati Jember (dr Faida MMR) untuk dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai bupati sesuai UU No 23 Tahun 2014,” tulis Khofifah di akhir surat kepada Mendagri tersebut.

Gubernur Khofifah yang dikonfirmasi di kesempatan yang sama, menolak berkomentar kepada wartawan terkait sejumlah permasalahan politik di Jember, termasuk soal usulan pemberhentian Faida yang ia kirim kepada Mendagri Tito Karnavian tersebut.

Sementara, Inspektur Pemprov Jatim, Helmy Perdana Putera saat dikonfirmasi tidak menampik mengenai salinan surat yang beredar tersebut. Namun Helmy membantah anggapan bahwa surat itu bocor.

“Ya seperti yang teman-teman tahu, surat gubernur itu memang benar. Tapi bukan bocor, karena kan sudah dikirim sejak Juli lalu. Kalau dikonsumsi (diketahui) masyarakat, ya tidak apa-apa. Karena kan suratnya sudah dikirim. Beda kalau belum dikirim,” kata Helmy saat mendampingi kunjungan kerja Gubernur Khofifah ke Jember.

BACA JUGA: Diduga Gunakan Fasilitas Negara, DPRD Jember Laporkan Bupati Jember ke DPRD Jatim

Surat tersebut, menurut Helmy dikirim sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan Mendagri. Yakni perintah agar Gubernur melakukan pembinaan kepada Bupati Jember, dr Faida.

“Ibu (gubernur) sudah menjalankan semua rekomendasi Mendagri. Di suruh kasih sanksi juga sudah. Kita sekarang tidak punya kewenangan untuk memproses lebih lanjut, itu kewenangannya Mendagri,” tutur Helmy.

Selain surat, Gubernur Jatim Khofifah sebelumnya memang sudah memberikan sanksi berupa tidak dibayarkannya gaji, tunjangan dan segala hak keuangan Faida sebagai bupati hingga enam bulan ke depan. Sanksi tersebut sudah maksimal, lanjut Helmy, dan untuk keputusan pemberhentiannya, menjadi keputusan Mendagri Tito Karnavian nanti.

Sejak dikirim pada Juli lalu hingga saat ini, Helmy mengaku belum ada keputusan pemberhentian yang dikeluarkan Mendagri kepada Faida. “Bola sekarang sudah ada di tangan Mendagri,” kata Helmy.

Faida saat ini berstatus non-aktif karena cuti kampanye hingga 5 Desember 2020. Faida maju kembali sebagai calon bupati, berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang pilihannya akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang

Kritik Mendagri, Aktivis Pasang Surat Usulan Pemberhentian Bupati Faida di Jalan Protokol

Gubernur Jatim Usulkan Pemecatan Faida Sebagai Bupati Jember Kepada Mendagri Tito Sejak Juli