JATIMNET.COM, Jakarta – Pemerintah menegaskan masih melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif terkait permintaan pembebasan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir.

Sejak tahun 2017, keluarga Ba’asyir telah mengajukan permintaan pembebasan karena pertimbangan lanjut usia dan kesehatan yang semakin menurun.

“Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek Ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto Senin 21 Januari 2019.

Karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut.

BACA JUGA: Alasan Kemanusiaan, Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain yang berhubungan dengan Abu Bakar Ba’asyir yang sekarang masih dalam tahanan. Saya mendengarkan banyak sekali perkembangan-perkembangan informasi yang saat ini muncul dari berbagai pihak dan ini merupakan penjelasan resmi dari saya setelah melakukan satu rapat kajian, koordinasi bersama seluruh pejabat terkait,” kata Wiranto dalam siaran pers yang diterima Jatimnet.com.

Sebelumnya beredar kabar jika Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pembebasan pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid ini. Alasannya, Jokowi iba dengan kondisi kesehatannya yang telah menginjak usia 81 tahun.

Ba’asyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk membiayai tindak pidana terorisme.

Persyaratan Mendasar Pembebasan Baasyir, Jokowi: Setia NKRI dan Pancasila

Wiranto: Pemerintah Masih Kaji Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir