JATIMNET.COM, Banyuwangi - Kiai Muhammad Alfayyadl dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo menyampaikan gagasan, untuk mendirikan partai yang menolak industri ekstraktif atau tambang.

Ide itu disampaikan dalam pengajian refleksi 13 tahun semburan Lumpur Lapindo, di lapangan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Senin 27 Mei 2019.

Gagasan itu muncul, lantaran gerakan menolak industri yang merusak alam itu, selalu berada di luar parlemen, yang menjadi tempat lahirnya berbagai Undang-Undang (UU) terkait mineral dan batu bara (minerba), gas dan sumber daya alam.

Dia berharap, perwakilan dari warga penolak industri ekstraktif bisa menjadi anggota legislatif maupun eksekutif, yang mampu membawa prinsip ramah lingkungan ketika menjabat.

BACA JUGA: Tausiah Hari Anti-Tambang Banyuwangi, Perjuangan Minoritas Cegah Kerusakan Alam

"Mengenai perlunya membangun jaringan, jaringan perlu, tapi jaringan ini bagaimana agar kuat. Ini perlu melahirkan pemimpin-pemimpin legislatif, eksekutif, dan yudikatif," kata pria yang kerap disapa Gus Fayyadl itu.

Dia berharap, gagasan ini didiskusikan lebih jauh sehingga bisa memunculkan kesepakatan warga penolak industri ekstraktif, untuk memilih perwakilan untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Proses politik yang berlangsung selama ini, kata Fayyadl, adalah politik yang pro tambang, bukan politik yang pro pada keselamatan lingkungan.

Dia juga mengutip bagian dari ayat Alquran surat Ali Imron ayat 200 yang berisi perintah agar umat muslim bersabar, melipatgandakan kesabaran, dan menguatkan ikatan serta agar mereka bertakwa kepada Allah.

BACA JUGA: Isu Kecurangan Pemilu, Emil Minta Parpol Tabayyun

Selain meminta bersabar dalam perjuangan menolak industri ekstraktif, dia mendukung warga membangun ikatan yang kuat dengan sebuah partai.

"Mereka itu bukan partai-partai rakyat, mereka itu partai yang sudah dibiayai oleh pengusaha. Maka bagaimana caranya, kita harus punya wakil bapak-ibu, kalau perlu kita dorong membuat partai politik," katanya di depan jamaah pengajian.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan pihaknya belum hendak masuk ke proses pembuatan partai.

Pasalnya, untuk melakukannya membutuhkan dana besar, proses yang tidak mudah, dan harus memiliki pengurus di semua provinsi hingga tingkat desa.

BACA JUGA: Jumlah Parpol dari Pemilu ke Pemilu

"Mungkin (nantinya) ke arah sana. Tapi yang paling penting menyolidkan warga. Jatam tidak terlalu ambil banyak di engangement pemerintahnya, justru kami dari luar," kata Melky.

Dikatakannya, banyak contoh keberhasilan Jatam dalam mengadvokasi warga penolak tambang dengan gerakan di luar pemerintahan.

Selain itu, gerakan penolakan industri ekstraktif kata Melky, harus dilakukan dengan melihat kasus per kasus agar memiliki efek yang disasar.

"Masuk ke pemerintah sebagai eksekutif maupun legislatif penting, untuk mengganggu proses masuknya investor tambang. (tapi) Jatam belum ke sana, karena yang dibutuhkan saat ini soliditas sebetulnya," ungkapnya.

BACA JUGA: Elektabilitas PDI Perjuangan Lewati Parpol Peserta Pileg 2019

Pengajian yang diisi ceramah Fayyadl itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Anti Tambang (Hatam) oleh Panitia Temu Warga didukung Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Sebelumnya digelar lomba mewarnai dengan tema 'Tumpang Pitu Lestari', dilanjutkan temu warga terdampak atau calon terdampak konflik agraria, yang diakhiri buka bersama.

Lapindo Belum Bayar Pinjaman, Bunga, dan Denda ke Pemerintah

Di Banyuwangi, Ulama Usulkan Parpol Tolak Tambang Masuk Parlemen

Lestarikan Gunung dan Hindari Kerusakan Tambang dalam Gambar