JATIMNET.COM, Surabaya – Penyelenggaraan Pemilu 2019 sangat menguras energi. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja, petugas lapangan banyak yang jatuh sakit hingga meninggal dunia selama pemilu serentak.

Data yang disampaikan KPU per Senin 22 April 2019, petugas di lapangan yang meninggal dunia mencapai 91 orang, sedangkan sakit menyentuh angka 374 orang.

Di Jawa Timur, KPU Jatim per Selasa 23 April 2019 menyebut, setidaknya 19 orang petugas baik itu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), maupun Linmas meninggal dunia. Sementara yang membutuhkan perawatan medis 47 orang.

Guru Besar ilmu politik Universitas Airlangga (Unair) Prof Kacung Marijan menilai, Pemilu serentak yang baru diselenggarakan tahun 2019 sangat menguras energi para petugas penyelenggara. Banyak dari mereka yang kelelahan.

BACA JUGA: Fraksi PPP Sepakat Revisi UU Pemilu

Karena itu pemerintah harus mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 secara menyeluruh. Dua opsi yang ditawarkan Kacung, satu tidak perlu serentak dalam satu hari, kedua kalaupun serentak penghitungannya tidak diselesaikan dalam satu hari.

“Bisa pilpres dulu (penghitungan), menyusul pileg dilakukan penghitungan,” ujar Kacung saat dihubungi Jatimnet.com melalui telepon selulernya, Selasa 23 April 2019.

Menurutnya, Pemilu serentak membuat pekerjaan petugas di lapangan sangat berat. Bagi orang yang sehat tidak masalah. Namun bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu, kerja berat dapat mengganggu kesehatan.

“Aturannya harus dievaluasi. Kompleksitasnya banyak, pemerintah harus mengevaluasi menyeluruh," urainya.

Petugas KPPS mendatangi warga sakit untuk memberikan hak politiknya. Foto: Ahmad Suudi.

Sejatinya Kacung menampik banyaknya partai peserta pemilu menjadi biangnya. Kacung menilai, jumlah partai politik tidak memengaruhi. Sebab sejak dahulu juga sudah banyak.

Meski pada Pemilu 2019 ini bertambah empat partai dari Pemilu 2014 yang berjumlah 12 partai, namun tidak begitu berpengaruh. Pasalnya di Pemilu 2009 jumlah partai berjumlah 38, dan Pemilu 2004 sebanyak 24 partai.

“Dari dulu kan juga banyak, cuman tidak serentak. Di tiga edisi pemilu sebelumnya pileg dan pilpres memang tidak dilakukan serentak dalam satu hari,” ungkap Kacung.

Untuk diketahui, pemilu 2019 disebut-sebut paling rumit. Setiap pemilik hak suara harus menyalurkan lima surat suara. Jika satu tempat pemungutan suara (TPS) ada sekitar 250 daftar pemilih tetap (DPT) yang mencoblos, setidaknya KPPS harus menghitung 1.250 surat suara.

BACA JUGA: Kematian Petugas KPPS di Seluruh Indonesia Mencapai 91 Orang

Jumlah 250 DPT belum maksimal, karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, DPT maksimal 500 orang. Sementara dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 juga diatur tentang tata cara pemilu mengharuskan dilakukan serentak dalam waktu dan hari yang sama.

Penghitungan suara pun dilakukan setelah pemungutan suara di dalam TPS. Hasil penghitungan harus diumumkan di dalam TPS.

Sebelumnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI sepakat dilakukannya revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memperbaiki sistem ke depannya.

Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem, namun tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Setuju. Itu dulu kan keputusan MPR saat mebuat amandemen bhw pemilu dilakukan serentak dgn 5 kotak. Berdasar dokumen dan kesaksian ex anggota2 PAH MPR itu MK mengabulkan. Sebenarnya istilah Serentak bs ditafsir tak hrs harinya sama, bs sj dipisah. Kita bs baha lg, trmsk threshold https://t.co/FfV1x9PsYb
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) April 20, 2019

Sementara itu, mantan Ketua Makamah Konstitusi Mahfud MD dalam akun twitternya @mohmahfudmd pada 19 April 2019 lalu setuju dengan pengkajian ulang terhadap pemilu serentak. Cuitan itu setelah menjawab pertanyaan warganet tentang evaluasi pelaksanaan pemilu.

“Setuju. Itu dulu kan keputusan MPR saat mebuat amandemen bhw pemilu dilakukan serentak dengan lima kotak. Berdasar dokumen dan kesaksian ex anggota-anggota PAH MPR itu, MK mengabulkan. Sebenarnya istilah Serentak bisa ditafsir tak harus harinya sama, bisa saja dipisah. Kita bisa bahas lagi, termasuk threshold,” tulis Mafhud MD.

KPU Kota Probolinggo Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024, Coklit Data Pemilih Masih Jadi Tantangan

Menkes Minta Tugas KPPS tidak 24 Jam

Dianggap Beratkan Petugas, Pemilu Serentak Perlu Evaluasi