JATIMNET.COM, Situbondo – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan insentif guru Madrasah Diniyah (Madin) Rp. 200 miliar lebih. Sebagian besar anggaran insentif guru Madin tersebut baru bisa dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2021.

“Awalnya anggaran insentif guru madin di APBD induk 2021 hanya dianggarkan satu bulan, tapi kami dari fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Timur terus memperjuangkan agar ada tambahan anggaran melalui PAPBD,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Zeiniye, ditemui saat acara Rapimcab DPC PPP Situbondo, Minggu 31 Oktober 2021.

Zeiniye yang juga Ketua DPC PPP Situbondo mengatakan/ anggaran insentif guru madin di APBD induk hanya Rp. 33 Miliar lebih. Anggaran tersebut hanya cukup untuk satu bulan insentif guru madin se Jawa Timur. Karena itu, kekurangan anggaran tersebut dialokasikan melalui Perubahan APBD sebesar Rp 167 miliar 46 juta lebih.

Jadi totalnya sekitar Rp. 200 miliar lebih. “Insentif guru madin sharing dengan Pemerintah Kabupaten. Pemprov menganggarkan enam bulan, sedangkan enam bulan tersisa pembayaran insentif dianggarkan melalui APBD Kabupaten,” ujarnya.

Baca Juga: Baru Terima SK, Ketua DPW PPP Jatim Tancap Gas Pimpin Rapat Perdana Bersama Pengurus

Tak hanya itu, Zeiniye juga menjelaskan agenda Rapimcab PPP. Menurutnya, sesuai AD/ART PPP yang baru bahwa Rapimcab harus dilakukan seluruh DPC PPP sebelum pelaksanaan Muscab. Agendanya, yaitu memutuskan waktu pelaksanaan Muscab, Tatib Muscab serta program strategis partai dan rekomendasi politik.

Menurut Zeiniye, Rapimcab DPC PPP Situbondo memfokuskan pada program strategis dan rekomendasi partai, salah satunya yaitu menaikan satu kursi di enam daerah pemilihan pada pemilu 2021 mendatang.

Mengingat perolehan suara DPC PPP Situbondo saat ini sebanyak 9 kursi di DPRD Situbondo, maka target peroleh suara pada Pemilu 2024 mendatang harus mencapai 15 kursi.

“Hari ini ada 10 DPC PPP menggelar Rapimcab se Jatim. DPW PPP Jatim memberikan pengarahan pelaksanaan Rapimcab secara virtual untuk 10 DPC,” terangnya.

Anggota DPRD Jatim Dicurhati Sistem Zonasi: Masyarakat Pegunungan Tak Dapat Sekolah

Anggaran Insentif Guru Madin di Jawa Timur Mencapai Rp 200 Miliar

Setahun Tergeletak Lemas, Armuji Pastikan Keluarga Jauhari Dapat Sentuhan Pemerintah