JATIMNET.COM, Surabaya - Dana pajak rokok di Jawa Timur totalnya diperkirakan mencapai Rp 213,75 miliar, namun baru terserap Rp 10 miliar. Penggunaan anggaran Pemprov Jatim itu kini menjadi sorotan dari kalangan legislator, terutama di Komisi E DPRD Jatim.

Sebab, cukup disayangkan, masih sedikitnya anggaran dari bagi hasil pajak rokok yang digunakan. Padahal dana itu bisa dipakai untuk membantu masyarakat miskin.

"Ini dana pusat dari cukai rokok untuk bantu pemprov Jatim bagi masyarakat miskin yang tidak mampu menjadi peserta BPJS, dananya banyak tapi nganggur," kata anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono, Rabu 10 Juni 2020.

Dinas Kesehatan Jawa Timur selama ini, kata Deny, justru menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memberikan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu yang tak bisa jadi peserta BPJS. Dari APBD murni ini ada sebesar Rp 17 milliar untuk itu.

BACA JUGA: Cukai Rokok Diharapkan Dongkrak Perekonomian Jatim di Tengah Wabah Corona

Politisi PDI Perjuangan itupun menilai, lebih baik pos anggaran tersebut diambilkan dari dana bagi hasil cukai rokok. Sementara yang dari APBD bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lain.

Anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Zeneiye mengatakan, hasil rapat dengan Dinkes Jatim serapan dana bagi hasil cukai rokok yang belum maksimal karena tidak adanya sinkronisasi antar Dinas Kesehatan Jatim, Dinas Sosial dan pihak BPJS. Sehingga ada sekitar Rp 200 milliar yang belum terpakai hingga tengah tahun.

"Tiga instansi tersebut belum ada sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi untuk penggunaan anggaran tersebut," Zeneiye mengungkapkan.

Agar bisa mencairkan dana bagi hasil cukai rokok, Zeneiye menyebutkan, Dinkes harus menunggu data dari Dinas Sosial Jatim yang bersumber pada dinsos kabupaten/kota. Politisi PPP itu berharap koordinasi antara instansi itu bisa segera selesai.

Zeneiye yakin bila digunakan maksimal, layanan terhadap masyarakat miskin di Jatim bisa lebih baik lagi. "Setidaknya bisa membantu program pemerintah dalam mengentas Kesehatan masyarakat miskin di Jatim," tegasnya.

Rp 213 Miliar Dana Pajak Rokok

Legislator Jatim Soroti Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Sebesar Rp 213 Miliar