JATIMNET.COM, Jember – Bupati Jember Hendy Siswanto memutasi seluruh pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemkab Jember, kecuali Sekda. Total, seluruh pejabat yang berjumlah 631 orang itu dimutasi dan menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

Dengan demikian, mulai Jumat, 12 Maret 2021, tidak ada satupun pejabat eselon 2,3 dan 4 yang definitif. Adapun Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano yang merupakan pejabat tertinggi ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) yang kewenangannya lebih luas daripada Plt.

Mutasi besar-besaran ini dilakukan Hendy pada hari kerja ke-12 sebagai Bupati Jember. Pembacaan dan penyerahan SK Plt itu dilakukan Bupati Hendy bersama Wabup Muhammad Balya Firjaun Barlaman di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat siang.

Kepada awak media, ia menjelaskan bahwa kebijakan itu dilakukan sebagai langkah untuk mempercepat pembahasan APBD 2021 bersama DPRD Jember.

BACA JUGA: Bupati dan Wabup Jember Terpilih akan Benahi Birokrasi dan Infrastruktur

“Besok Sabtu, mereka sudah harus membahas APBD di sini. Minggu sudah harus selesai. Lalu Senin pagi kita serahkan ke DPRD Jember untuk dibahas bersama,” tutur Hendy.

Mutasi dan penetapan pejabat Plt tersebut dilakukan dengan mengacu Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) 2021, yakni KSOTK yang sebelumnya dibuat Bupati Faida pada Januari 2021.

“Jadi izin (dari Gubernur) sudah keluar, khan sudah sejak Januari (izinnya) ada. Cuma ada yang dobel-dobel, itu sudah selesai direvisi,” ujar Hendy.

Sesuai aturan, seluruh pejabat yang berstatus sebagai Plt hanya bersifat sementara. “Tidak sampai tiga bulan. Nanti kita minta izin ke Mendagri, kalau memang sesuai, akan kita definitifkan,” tutur Hendy.

Penetapan seluruh pejabat sebagai Plt itu juga menjadi cara bagi Hendy untuk menyusun birokrasi yang definitif. “Akan ada penilaian kinerja selama tiga bulan, sesuai visi misi yang kita bawa. Tolak ukurnya adalah profesionalisme dan loyalitas. Untuk pejabat eselon 2 nanti akan ada assessment (penilaian) khusus,” ujar Hendy.

BACA JUGA: Sekitar 6 Ribu Honorer Selama 2 Bulan Tanpa Gaji, Bupati Jember Diskusi Utang ke Bank Jatim

Dengan perombakan birokrasi tersebut, Hendy optimistis target APBD 2021 disahkan pada akhir Maret 2021 bisa tercapai.

“Wajib itu. Tadi juga saya minta kepada teman-teman OPD (pejabat Organisasi Perangkat Daerah) agar kalau diundang DPRD hadir saja. Konsultasi dan diskusi,” tutur Hendy.

Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya, Faida, komunikasi antara eksekutif dan legislatif cenderung memburuk. Faida kerap melarang anak buahnya untuk datang memenuhi undangan rapat dari DPRD Jember. Akibatnya, selama dua tahun terakhir, pembahasan APBD Jember antara pemkab dan DPRD selalu gagal disahkan.
“Saya minta OPD hubungannya harmonis dengan DPRD. Harmonis seperti hubungan antara suami dan istri. Kalau diundang, langsung hadir saja. Cukup kasih pemberitahuan ke kita. Diskusi-diskusi di luar juga boleh,” tutur Hendy saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pejabat Pemkab Jember.

Mengacu pada protokol kesehatan, hanya pejabat eselon 2 dan sebagian eselon 3 saja yang diundang hadir secara langsung di pendapa. Adapun sisanya, mengikuti secara virtual.

Kebut Pembahasan APBD 2021, Bupati Hendy Rombak Seluruh Pejabat Pemkab Jember

Menkeu Sri Mulyani Sebut Birokrasi Indonesia Masih Berbelit-belit