JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta pemerintah memberikan kompensasi dan pemulihan kepada pihak-pihak yang terdampak kerusuhan 22 Mei, terutama pada keluarga korban meninggal dan terluka.

"Termasuk mereka yang terdampak secara ekonomis karena kerusakan yang ditimbulkan akibat kerusuhan 21-23 Mei 2019," kata Komisioner Komnas Perempuan, Azriana Manalu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 25 Mei 2019.

Menurut data kepolisian, terdapat tujuh orang meninggal dunia (delapan orang menurut Gubernur Jakarta Anies Baswedan) dan lebih dari 541 orang luka-luka dalam kerusuhan sepanjang tanggal 21-23 Mei 2019.

Komnas juga meminta agar proses hukum kerusuhan dilakukan sesuai dengan konstitusi.

BACA JUGA: Gabungan Ormas Sebut Kerusuhan Jakarta Berpotensi Memecah Belah Bangsa

"Kami mendorong aparat penegak hukum untuk memroses hukum pelaku kerusuhan dan aktor-aktor kunci yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut dengan berpegang pada konstitusi dan hak asasi manusia," katanya.

Ia menyerukan adanya investigasi menyeluruh, untuk menindaklanjuti informasi sementara yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian dan TNI terkait pola aksi.

Pola aksi itu adalah massa aksi yang tertib di depan Gedung Bawaslu, yang disikapi secara persuasif dan massa yang provokatif hingga anarkis di beberapa tempat, yang membahayakan keamanan bersama.

"Juga terjadi penembakan yang menurut aparat keamanan, bukan bagian dari perintah dan organ senjata aparat keamanan," ujar Azriana.

BACA JUGA: Polri Selidiki Korban Tewas Akibat Kerusuhan Aksi 22 Mei

Selain itu, kata dia, pihaknya membaca bahwa ada provokasi pada titik-titik wilayah percobaan kerusuhan.

Bawa ada aktor-aktor anarkis di lapangan, yang bukan warga setempat, serta mengembuskan isu sentimen rasial dan agama, dan penyerangan yang terjadi secara bertahap dalam jarak waktu yang singkat.

"Karenanya kami menyerukan masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah percaya pada berbagai hasutan maupun provokasi dalam berbagai bentuk agar kekerasan tidak berulang dan situasi damai dapat diwujudkan," ucap dia.

Komnas Perempuan juga meminta aparat keamanan agar kembali menciptakan situasi kondusif dan mengembalikan rasa aman warga.

BACA JUGA: Gus Sholah: Aksi di Bawaslu Tak Terkait Dengan Islam

"Dan apabila aksi berlanjut, mohon dapat tetap mengedepankan pendekatan persuasif, serta menahan tindakan kekerasan lainnya supaya tidak menimbulkan korban, termasuk melindungi perempuan peserta aksi yang tidak jarang dalam posisi yang merisikokan keamanan mereka," tuturnya.

Komnas Perempuan juga menyerukan elit politik yang sedang bersengketa agar mencegah upaya provokasi, menghormati hukum yang berlaku, tidak berlarut saling menyalahkan serta tidak menambah situasi panas.

"Kedua pihak perlu melakukan rekonsiliasi politik agar sengketa pemilu dapat diselesaikan dengan damai," tambahnya. (ant)

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Berikan Kompensasi Pada Korban 22Mei

Kerusuhan 22 Mei, Polisi Periksa 41 Terduga ISIS