JATIMNET.COM, Surabaya - Kualitas sekolah di tingkat SD dan SMP Negeri maupun Swasta di Kota Surabaya dipastikan sama dalam menyediakan kebutuhan pendidikan yang layak dan bisa dijangkau bagi anak-anak di Kota Pahlawan.

Tidak dipungkiri bahwa masih terdapat wali murid atau orang tua siswa yang khawatir jika anak-anak mereka tidak bisa diterima di SMP Negeri, mengingat saat ini adalah masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di Kota Surabaya.

Rasa kekhawatiran tersebut, adalah mengenai jumlah SMP Negeri di Kota Surabaya tidak bisa menampung banyaknya peserta didik yang menginginkan duduk di bangku sekolah menengah pertama tersebut.

“SMP Negeri memang terbatas jumlahnya, tidak mungkin semua anak bisa masuk. Maka, saya menyampaikan bahwa SMP Negeri maupun Swasta tidak berbeda dan memiliki kualitas yang sama,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa 14 Juni 2022.

Baca Juga: PPDB SMP di Surabaya Dibuka 10 Juni, Berikut Alur Pendaftarannya

Karena itu kualitas SMP Swasta terus dimaksimalkan agar setara dengan SMP Negeri di Kota Pahlawan, seperti kebutuhan laboratorium yang mana di SMP Swasta juga harus memiliki fasilitas yang sama.

“Yang harus kita buat adalah standar pelayanan minimal. Hal ini sudah kita koordinasikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta. Yakni, bagaimana sekolah swasta bisa ditingkatkan kualitasnya dan kebutuhannya, sama dengan sekolah negeri,” ia menerangkan.

“Sekarang sudah sama antara sekolah negeri dan swasta. Maka, kita juga harus sepakat bahwa sekolah swasta yang baru berdiri jangan tiba-tiba meminta bantuan,” ia mengingatkan.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya bersama MKKS negeri dan swasta juga memprioritaskan sekolah swasta yang layak untuk menerima bantuan.

Baca Juga: Seleksi PPDB SDN Jalur Zonasi di Surabaya Berdasarkan Skor Usia

“Harus ada kesepakatan bersama antara MKKS negeri dan swasta, yang tahun berapa dulu yang kita bantu. Akhirnya masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena sekolah ini jumlahnya sekian masuk dalam tahun sekian,” ia menjelaskan.

Sedangkan mengenai penambahan sekolah atau unit baru untuk SMP Negeri, terlebih dahulu akan dihitung mengenai kebutuhan di masing-masing wilayah per kecamatan. Yakni, jumlah SD Negeri dan Swasta, serta SMP Negeri dan Swasta.

“Sebetulnya yang akan masuk SMP berapa, Itu bisa dilihat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun ke depan itulah kita bisa tau, perlukah menambah SMP atau tidak,” ia mengungkapkan.

Jika memang diperlukan penambahan sekolah, maka Dispendik Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan MKKS negeri dan swasta.

Baca Juga: Validasi Data PPDB Jenjang SMP di Surabaya Ditutup 2 Juni 2022

“Kalau kurang, maka harus kita sepakati ditambah. Tapi kalau di wilayah itu sudah penuh, bahkan berlebih, bagaimana? Karena ada, di titik tertentu, jumlah kampungnya padat jumlah sekolahnya sedikit dan ada yang wilayahnya tidak padat, tapi sekolahnya banyak,” ia menguraikan.

Meski demikian, untuk siswa dari kategori keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masuk ke sekolah swasta, ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya bertanggung jawab selama peserta didik mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

“Kalau MBR pastilah (intervensi) dan tidak ada biaya penarikan lagi. Seragam dan uang gedung menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya. Kami dengan MKKS negeri dan swasta juga sepakat, jangan sampai ada sekolah swasta yang menarik uang,” ia menegaskan.

Sementara Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan apabila wali murid atau orang tua siswa mengalami kesulitan selama masa PPDB tahun 2022, bisa mendatangi SD dan SMP Negeri maupun Swasta terdekat di wilayahnya masing-masing.

“SD dan SMP, siap siaga membantu warga atau orang tua siswa yang hendak mendaftarkan putera dan puterinya untuk sekolah,” kata Yusuf memungkasi.

Kualitas Sama, Tak Ada Beda Antara Sekolah Negeri dan Swasta Dalam PPDB 2022

Berita Populer

Baca Juga