JATIMNET.COM, Mojokerto – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Mojokerto sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penghargaan itu diberikan kepada Wali Kota Mojokerto yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo pada malam Puncak Peringatan Hak Asasi Manusia sedunia ke-75 Tahun 2023 di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023.

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto M. Ali Kuncoro menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Menurutnya, capaian ini merupakan buah kerja keras dari seluruh elemen strategis di Kota Mojokerto. 

"Tentunya kita semua patut berbangga Kota Mojokerto dinobatkan sebagai Kota Peduli HAM. Bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras semua elemen di Jawa Timur. Tak hanya pemerintah, tapi juga Forkopimda, komunitas, dan juga masyarakat," kata Ali.

BACA: Pemkot Mojokerto Terima Penghargaan “Anindhita Wistara Data” dari BPS

Ali menyebutkan bahwa ada sejumlah parameter yang membuat Kota Mojokerto bisa ditetapkan sebagai Kota Peduli HAM, seperti penilaian pemenuhan hak atas bantuan hukum, pemenuhan hak atas informasi, dan hak turut serta dalam pemerintahan, kemudian penilaian soal hak atas keberagaman dan pluralisme.

"Kondisi Kota Mojokerto yang telah sangat baik ini harus kita pertahankan agar ke depan. Sebagaimana tema Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2023 adalah Kebebasan, Kesetaraan, dan Keadilan bagi Semua, maka tiga kondisi ini harus kita wujudkan di Kota Mojokerto," kata Ali. 

Di sisi lain, saat menyerahkan penghargaan ini, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengatakan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan. 

Hal ini menjadi tantangan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, dimana setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, serta status sosial ekonomi dapat berkembang dan berkontribusi.

BACA: Targetkan MCP 2023 Capai 97, Wujud Komitmen Pemkot Mojokerto Cegah 

"Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita," kata Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna menyampaikan peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 merupakan bentuk refleksi bangsa Indonesia dalam memenuhi mandat UUD Republik Indonesia 1945 yaitu kewajiban melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan (P5) HAM bagi setiap orang. Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya di bidang HAM.

"Di tingkat global, Indonesia kembali terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Terpilihnya Indonesia menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam rangka P5 HAM," katanya.