Jumat, 06 November 2026 07:45 UTC

Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Tegowangi, Kantor BKAD, Jumat, 6 November 2026. Foto: Pemkab Kediri.
JATIMNET.COM, Kediri - Pemerintah Kabupaten Kediri membidik angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027. Target tersebut dikejar setelah persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri berhasil ditekan hingga 9,58 persen pada 2026.
Berdasarkan data tahun ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri tercatat sebanyak 154.251 jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan 2025 yang mencapai 157.470 jiwa atau 9,81 persen.
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan, keberhasilan menjaga angka kemiskinan di bawah 10 persen merupakan hasil kerja bersama yang harus dipertahankan. Pemerintah daerah pun berupaya memperkuat berbagai program agar penurunan tersebut terus berlanjut.
“Tentu ini harus kita pertahankan dan tingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak,” kata Dewi saat menutup Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Tegowangi, Kantor BKAD, Jumat, 6 November 2026.
Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemkab Kediri memperkenalkan Nawa Pratistha atau Sembilan Jalan Kebangkitan. Strategi ini mencakup pembangunan rumah data terpadu, optimalisasi jaring pengaman sosial, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan akses pendidikan, dan pemerataan infrastruktur dasar.
Upaya lainnya mencakup peningkatan pelayanan kesehatan serta optimalisasi kawasan hijau untuk mendukung kemandirian pangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin menjelaskan, dukungan anggaran juga disiapkan untuk menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pada 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran sebesar Rp510,14 miliar untuk mendukung program tersebut.
Dari total anggaran itu, alokasi terbesar diarahkan ke sektor pendidikan sebesar 48,51 persen dan kesehatan 31,63 persen.
"Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat," pungkasnya. (*)
