JATIMNET.COM, Gresik – Kemacetan lalu lintas di kawasan wisata religi Sunan Giri dan Simpang Pasar Giri kembali menjadi sorotan warga.

Kondisi ini dinilai karena kurangnya penertiban yang dilangsungkan di jalan sempit yang dipadati parker liar dan pedagang kaki lima. Apalagi, saat jam sibuk dan ramainya kunjungan rombongan peziarah.

Fenomena yang dikeluhkan warga itu diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Elvita Yuliati saat sosialisasi perundang-undangan di kawasan tersebut. Warga menuntut solusi nyata dan bukan sekadar janji.

“Kami sudah berkoordinasi, kami minta warga membuat surat resmi ke DPRD. Aspirasi ini akan kami kawal bersama komisi yang membidangi,” ujar Elvita, Senin, 25 Agustus 2025.

BACA: Ini Kewajiban PT Linde Indonesia yang Terungkap dalam Heaaring di DPRD Gresik

Muchid (55), warga Kebomas menilai kemacetan itu sudah lama dibiarkan. Setiap ada rombongan peziarah, kendaraan menumpuk dan jalan seketika lumpuh.

“Bukan sekali dua kali saya sampaikan, tapi tidak ada tindakan. Tolong ditertibkan, jalan ini sempit, ditambah parkir liar di mana-mana,” tegasnya.

Keluhan serupa juga datang dari warga lain, Dasiran (60), warga Jalan RA Kartini. Ia mengkritisi layanan berbasis online yang dinilai belum ramah bagi warga lanjut usia.

“Kami ini sudah tua, jangan dipaksa ribet dengan sistem online. Pemerintah harus memberi kemudahan, supaya pelayanan publik benar-benar bisa diakses semua warga,” ungkapnya.

BACA: Cemari Lingkungan, DPRD Gresik dan Warga Desa Roomo Desak PT Linde Bertanggungjawab

Sebagai catatan, Pemkab Gresik tengah menggaungkan konsep smart city sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2023, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak layanan publik yang dianggap belum menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kalangan rentan.

Warga pun berharap, suara-suara mereka terutama di wilayah daerah pemilihan (dapil) tidak kembali “menghilang” tanpa tindak lanjut, seperti yang sering terjadi.

Aspirasi soal kemacetan Jalan Sunan Giri dan kesulitan akses layanan publik kini menjadi ujian bagi keseriusan DPRD Gresik dalam menjalankan amanat rakyat.